EnterKal — Pemerintah resmi memulai pelaksanaan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026, diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025. Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi nasional memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, Minggu (13/7/2025).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah gratis berasrama khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Adita, program ini hadir menjawab hambatan utama keluarga miskin dalam mengakses pendidikan layak—yakni kondisi ekonomi yang membatasi mereka memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti transportasi, makan, seragam, dan perlengkapan sekolah.
“Sekolah negeri memang gratis, tapi bagaimana dengan biaya sehari-hari? Untuk makan saja mereka sudah kesulitan,” jelas Adita.
Berdasarkan data BPS (September 2024), jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau 8,57%, dengan 3,17 juta jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem. Data juga menunjukkan angka partisipasi pendidikan menengah (APK SMA/SMK sederajat) kelompok rumah tangga termiskin baru mencapai 74,45%, jauh di bawah kelompok terkaya yang mencapai 97,37%. Selain itu, persentase anak tidak sekolah usia 16–18 tahun masih tinggi, yaitu 19,20%, atau sekitar 730 ribu siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, sebagian besar karena alasan ekonomi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Program Sekolah Rakyat menjamin seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara. Fasilitas berasrama disiapkan agar anak-anak dari kelompok rentan dapat fokus belajar tanpa terbebani biaya hidup.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Tak hanya soal akses, program ini juga mengedepankan pengembangan keterampilan dan pemetaan potensi siswa agar siap menghadapi dunia kerja atau membangun usaha mandiri. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam keluarga dan komunitasnya.
“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Adita.