BARITO SELATAN | EnterKal — Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menggelar kegiatan Pengendalian Harga Pangan Tahun 2026 sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Barito Selatan, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Barito Selatan Dr. H. Eddy Raya Samsuri, ST, MM, Wakil Bupati Khristianto Yudha, ST, Penjabat Sekda Dr. Ita Minarni, ST, MT yang juga menjabat Kepala Dinas PUPR, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan undangan terkait.
Turut hadir sebagai narasumber Dr. Sri Nuryanti, S.T.P., M.P., Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, serta Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc., Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Mineral.
Dalam sambutannya, Bupati Eddy Raya menegaskan fluktuasi harga pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan dan nasional, kerap menimbulkan keresahan masyarakat. Faktor cuaca dan distribusi turut memengaruhi stabilitas harga di daerah.
“Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah strategis, antara lain melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan, serta pengawasan distribusi guna mencegah terjadinya penimbunan dan praktik perdagangan yang tidak wajar,” ujar Eddy Raya.
Ia menekankan, stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta jaminan keamanan dan mutu pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dilindungi bersama. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab mencegah praktik penimbunan, peredaran pangan tidak layak konsumsi, maupun penyimpangan harga yang merugikan masyarakat.
Rapat koordinasi ini sekaligus memperkuat pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026. Satgas tersebut bertugas meningkatkan pengawasan peredaran barang, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pangan yang beredar aman dan bermutu.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terjalin koordinasi yang efektif antar instansi terkait, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara optimal, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, memperkuat sinergi, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Momentum Ramadhan hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial,” ucapnya.
Penguatan koordinasi lintas sektor ini menjadi bagian dari strategi daerah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan terkendali selama Ramadan 2026. (Red)
