spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Usulan Posisi Gerbong Perempuan Dikritik, Pengamat Soroti Keselamatan KRL

Evaluasi Sistem dan Manajemen Perkeretaapian Dinilai Lebih Mendesak

Jakarta | EnterKal – Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengkritik usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, terkait pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian KRL.

Ia menilai wacana tersebut tidak relevan dan tidak menyentuh persoalan utama dalam layanan perkeretaapian.

“Pernyataan Menteri PPPA itu ngaco ya, menurut saya, dan enggak perlu ditanggapi. Itu tidak perlu menjadi pertimbangan mengenai gerbong wanita dipindah ke tengah,” ujar Azas, dikutip dari kompas.com, Rabu (29/4/2026).

Fokus Seharusnya pada Keselamatan dan Layanan

Menurut Azas, penempatan gerbong perempuan—baik di depan, tengah, maupun belakang—tidak berkaitan langsung dengan aspek keselamatan penumpang.

Ia menegaskan, perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada kualitas layanan perkeretaapian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Di Pasal 3-nya itu dikatakan bahwa penyelenggaraan perkeretaapian itu ya, perkeretaapian nasional dilakukan dengan berkeselamatan, aman, dan nyaman. Jadi persoalannya bukan posisi gerbong,” kata dia.

Penempatan Gerbong Bersifat Teknis

Azas menjelaskan, penempatan gerbong khusus perempuan selama ini lebih bersifat teknis operasional, seperti memudahkan pengawasan dan mempermudah penumpang mengenali lokasi gerbong.

“Itu hanya strategi aja yang saya tahu ya supaya mudah diawasi dan penumpang juga bisa tahu gitu dengan cepat ya, bahwa gerbong paling depan dan paling belakang itu untuk penumpang perempuan,” jelasnya.

Insiden Bekasi Picu Sorotan Sistem

Ia menilai insiden tabrakan kereta di Bekasi Timur justru menunjukkan adanya persoalan dalam sistem keselamatan dan manajemen perkeretaapian.

Azas mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit dan pembenahan manajemen operator seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Pemerintah harus tanggung jawab atas kejadian ini. Apa tanggung jawabnya? Lakukan audit, ya ganti manajemen PT Kereta Api Indonesia oleh figur-figur yang profesional dan berintegritas,” ucapnya.

Latar Belakang Usulan Menteri PPPA

Sebelumnya, Arifah Fauzi mengusulkan penempatan gerbong perempuan di bagian tengah rangkaian KRL, sementara gerbong ujung diisi penumpang laki-laki.

Usulan tersebut merujuk pada insiden tabrakan antara KRL jurusan Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur, Senin (28/4/2026) malam.

Dalam insiden tersebut, sebanyak 14 penumpang KRL dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan lainnya menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Bekasi. (Red)

DPRD Palangka Raya Sahkan Perda PJU, Perkuat Layanan Penerangan Kota

Regulasi baru diharapkan menjadi dasar pengelolaan penerangan jalan yang lebih tertata dan berkelanjutan

Bupati Pulang Pisau: Koperasi Harus Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Kemandirian Daerah

“Kehadiran para tokoh penting dalam seminar ini mencerminkan komitmen bersama memperkuat koperasi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”

Hardiknas 2026, Fairid Dorong Transformasi Pembelajaran Mendalam

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung transformasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di SMP Negeri 2 Palangka Raya, Sabtu (2/5/2026).

BKBP Kota Palangka Raya Dukung Program GENTING, Perangi Stunting Lewat Gerakan Orang Tua Asuh

“Melalui Gerakan GENTING ini, kami ingin menunjukkan bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama yang bisa dimulai dari partisipasi sebagai orang tua asuh”

Pemko Palangka Raya Lepas Kafilah, Siap Harumkan Nama Kota di MTQH Kalteng 2025

“Kafilah Kota Palangka Raya telah menjadi bagian dari wajah religius, wajah marwah, serta wajah kemajuan kota ini”

DPPKBPA3PM Perkuat Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak di Sekolah

“Kita tidak memungkiri bahwa kasus kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dapat terjadi tanpa terduga, sehingga satuan pendidikan harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pencegahan serta penanganannya”

Mukhtarudin Gandeng GMKI Siapkan SDM Hadapi Bonus Demografi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima audiensi Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Brian Yuliarto Dorong Riset Multidisiplin Hadapi Tantangan Global

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menilai penguatan riset multidisiplin dan kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan global, mulai dari kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga fragmentasi geopolitik dunia.

FAIRID-ZAINI Paparkan Capaian 100 Hari Kerja, Tegaskan Komitmen Kepemimpinan Responsif dan Terukur

“Program 100 Hari Kerja bukan sekadar simbol politik, tetapi merupakan ukuran awal keseriusan kami dalam memimpin kota ini dengan hati, integritas, dan hasil yang nyata”

Prabowo: Perbedaan Pendapat dan Persaingan Politik Boleh, Tapi Bangsa Harus Tetap Bersatu

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan dengan adanya perbedaan pendapat maupun persaingan politik di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa setelah kontestasi politik selesai, seluruh elemen bangsa seharusnya kembali bersatu demi kepentingan negara.

Popular Articles