Bali | EnterKal – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (DJPKN VI) BPK RI Laode Nusriadi. Entry meeting juga diikuti para gubernur serta bupati/wali kota di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI.
Tahap Awal Pemeriksaan LKPD 2025
Entry meeting menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan LKPD oleh BPK RI terhadap pemerintah daerah. Tahapan ini dinilai penting untuk menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup, metodologi, serta mekanisme pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
Dalam sambutannya, Fathan Subchi menjelaskan bahwa entry meeting bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi BPK dalam mewujudkan lembaga yang bermartabat dan bermanfaat guna mendukung kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ribka Haluk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2025.
“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan benar,” ujarnya.
Komitmen Pemprov Kalteng
Pada kesempatan tersebut, Wagub Edy Pratowo didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung dan Pelaksana Tugas Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Eko Sulistiono.
Kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam entry meeting ini menegaskan komitmen daerah untuk mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD dinilai sebagai instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui tahapan ini, Pemprov Kalteng berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan mampu menjadi sarana evaluasi guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Red)