spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Ketua DPRD Soroti Jaminan Kesehatan bagi Warga Tidak Mampu

Palangka Raya | EnterKal  – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Ia menilai bahwa layanan kesehatan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa pengecualian. Hal ini disampaikannya pada Senin (6/10/2025).

Dalam keterangannya, Subandi menyebut masih banyak warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena keterbatasan biaya atau belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Masih banyak masyarakat di Kota Palangka Raya yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya atau belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa persoalan ini harus menjadi fokus bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya, DPRD, dan BPJS Kesehatan. Akurasi data, menurutnya, menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.

“Di lapangan masih banyak warga tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara, ada juga penerima yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi. Ini harus dibenahi,” tegas Subandi.

Ia meminta Pemkot memastikan tidak ada warga yang terhambat memperoleh layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya. Koordinasi lintas instansi—mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga BPJS Kesehatan—perlu diperkuat untuk menyempurnakan sistem pendataan dan pelayanan.

Selain soal pendataan, Subandi juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Palangka Raya. Ia menilai puskesmas maupun rumah sakit harus terus diperkuat baik dari sisi tenaga medis, sarana penunjang, hingga ketersediaan obat-obatan.

“Kualitas layanan harus sejalan dengan perluasan jaminan kesehatan. Kalau fasilitas kesehatan belum memadai, maka tujuan dari program ini tidak akan tercapai secara maksimal,” ujarnya.

Subandi berharap perhatian serius terhadap jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu dapat melahirkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kota Palangka Raya.

“Dengan memastikan semua warga bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya, kita turut membangun rasa keadilan sosial yang nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Fairid Tinjau Penataan Kabel Semrawut di Jalan G Obos, Provider Diminta Perkuat Komitmen

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meninjau langsung kondisi kabel jaringan dan tiang provider komunikasi di Jalan G Obos. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat, memperbaiki estetika kota, dan mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan penyedia layanan telekomunikasi.

Bamsoet Dorong Pemerintah Percepat Ratifikasi Konvensi PBB dan Pengesahan RUU Keamanan Siber

“Disahkannya Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber adalah momentum penting bagi dunia, termasuk Indonesia. Ini babak baru kerja sama global melawan kejahatan siber. Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan UU Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional”

Bupati Gunung Mas Minta Penanganan Karhutla Lebih Efektif Jelang Kemarau

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan lebih efektif menjelang musim kemarau 2026.

Presiden Prabowo Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Targetkan Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

“Saya berkeyakinan Indonesia tidak hanya swasembada pangan. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita nanti akan bantu negara-negara yang susah, bukan karena kita mau sombong, tidak"

Achmad Zaini Tekankan Penerapan Sistem Merit untuk Wujudkan Birokrasi Profesional

“Sistem merit adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Semua ASN harus memahami bahwa penilaian dan pengembangan karier didasarkan pada prestasi dan kontribusi nyata"

Ketua Komisi II DPRD Kalteng Soroti Banyak Kendaraan Pelat Non-KH, Dorong Optimalisasi PAD

“Banyak kendaraan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah, tetapi menggunakan pelat nomor luar daerah, seperti B, DA, atau KT. Hal ini tentu saja merugikan daerah karena potensi pajaknya tidak masuk ke PAD Kalteng.

Berantas Narkoba di Puntun, Satpol PP Turunkan Personel ke Posko GDAN

Satpol PP Kota Palangka Raya menyatakan kesiapan mendukung operasional Posko Terpadu Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) di Kawasan Puntun melalui penempatan personel untuk memperkuat pengawasan, patroli, dan menjaga ketertiban lingkungan.

Wagub Kalteng: Satpam Garda Terdepan Keamanan dan Penopang Iklim Investasi Daerah

“Satpam bukan sekadar penjaga pintu atau pengatur lalu lintas parkir. Anda adalah mitra strategis Polri dan garda terdepan dalam menjaga keamanan, aset, investasi, dan keselamatan jiwa di wilayah kita"

Distanketpang Kota Palangka Raya Sosialisasikan Keamanan Pangan Segar kepada Masyarakat

Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan edukasi keamanan pangan guna memastikan masyarakat mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan layak sehingga mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat.

BPBD Palangka Raya Gelar Pelatihan Pengembangan Kapasitas TRC untuk Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

“Melalui kegiatan ini, diharapkan wawasan para relawan terkait teknik pertolongan semakin meningkat. Keterampilan ini nantinya tidak hanya berguna saat menolong masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keselamatan diri sendiri”

Popular Articles