PALANGKA RAYA | EnterKal – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya mendorong agar pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Melalui juru bicaranya, Sudarto, Fraksi Golkar menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan hak anak sejak usia dini juga perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
“Pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik yang ramah anak,” tegas Sudarto, Rabu (11/11/2026).
Perlindungan Anak Mencakup Pemenuhan Hak Dasar
Fraksi Golkar berpandangan, penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan berbagai hak anak terpenuhi agar mereka memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
Hal itu mencakup akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pengasuhan yang layak, serta ketersediaan fasilitas publik yang memperhatikan kebutuhan anak.
Pemenuhan hak tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, terlindungi, dan berkualitas.
Raperda Menjadi Landasan Perlindungan Anak
Atas dasar itu, Fraksi Golkar menilai Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak penting sebagai landasan hukum untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Kebutuhan anak, menurut pandangan fraksi, perlu menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.
Fraksi Golkar pun menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Palangka Raya mengajukan rancangan peraturan tersebut dan menerima Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pembahasan berikutnya menjadi tahapan penting untuk merumuskan ketentuan yang dapat diterapkan, termasuk pembagian peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada anak. (Red)