Jakarta | EnterKal — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Bahkan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Purbaya, penerapan WFH secara selektif justru dapat menjaga keseimbangan antara produktivitas dan efisiensi.
“Tidak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Produktivitas Tetap Terjaga
Purbaya menjelaskan, sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.
“Kalau untuk pabrik-pabrik yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya tetap jalan. Untuk pelayanan publik juga tetap berjalan, jadi seharusnya tidak masalah kalau hanya satu hari saja,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan WFH yang diterapkan secara terbatas tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Potensi Tekan Konsumsi BBM
Selain menjaga produktivitas, kebijakan WFH juga dinilai dapat menekan konsumsi BBM akibat berkurangnya mobilitas masyarakat. Namun, besaran penghematan energi tersebut masih bergantung pada fluktuasi harga minyak.
“Penghematan BBM pasti ada, meskipun besarannya bisa berubah tergantung harga minyak,” tambahnya.
Masih Dibahas Pemerintah
Purbaya menyebutkan, kebijakan WFH saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah. Proses perumusan terus dimatangkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut memantau langsung perkembangan kebijakan tersebut.
“Pak Presiden monitor langsung. Ini sebentar lagi akan diumumkan oleh Menko Perekonomian,” imbuhnya.
Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan WFH yang tepat guna, sehingga mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu kinerja sektor-sektor utama perekonomian nasional.