spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Menteri P2MI Bekali 332 CPMI ke Korea, Tekankan Disiplin dan Literasi Keuangan

Depok | EnterKal — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberikan pembekalan kepada 332 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) skema Government to Government (G to G) Korea Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Selasa (31/3/2026), dan diikuti peserta dari 12 provinsi di Indonesia.

Dalam arahannya, Mukhtarudin menegaskan OPP bukan sekadar formalitas, melainkan tahap penting dalam memastikan perlindungan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.

“Hari ini adalah momen penting. Tidak semua pendaftar mampu mencapai tahap ini. Saya mengapresiasi ketekunan dan kerja keras saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Persaingan Ketat, CPMI Diminta Jaga Citra Bangsa

Mukhtarudin mengungkapkan persaingan tenaga kerja di Korea Selatan sangat ketat. Indonesia saat ini bersaing dengan 17 negara lain dan berada di peringkat keempat, di bawah Nepal, Kamboja, dan Vietnam.

Karena itu, ia meminta para CPMI menunjukkan etos kerja tinggi serta menjaga nama baik Indonesia di luar negeri.

“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kinerja Saudara mencerminkan citra pekerja Indonesia di mata dunia. Patuhi aturan setempat dan hindari tindakan ilegal,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa Korea dan kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja yang disiplin dan cepat.

Literasi Keuangan dan Waspada Kejahatan Digital

Selain aspek pekerjaan, Mukhtarudin mengingatkan pentingnya literasi keuangan bagi pekerja migran.

Ia meminta CPMI mengelola pendapatan secara bijak dan menghindari perilaku konsumtif serta berbagai bentuk kejahatan digital.

“Kelola pendapatan dengan bijak. Jauhi judi online, penipuan digital, phishing, maupun berbagai bentuk scam lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, perlindungan pekerja migran merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang mencakup tiga fase utama, yakni sebelum berangkat, saat bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia.

Dorong SDM Unggul Lewat Vokasi dan Pendidikan

Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.

Ia mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global.

Sebanyak 332 peserta OPP mayoritas akan ditempatkan di sektor manufaktur sebanyak 298 orang, serta sektor perikanan sebanyak 7 orang.

Selain bekerja, pemerintah juga membuka peluang peningkatan pendidikan bagi pekerja migran melalui kerja sama dengan Universitas Terbuka serta program Kejar Paket C.

“Harapannya, pengalaman dan keterampilan yang didapat di luar negeri menjadi modal berharga saat kembali ke Indonesia,” kata Mukhtarudin.

Mukhtarudin mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan masa orientasi selama lima hari sebagai bekal sebelum bekerja di Korea Selatan.

“Kalian adalah orang-orang terpilih. Manfaatkan kesempatan ini untuk membekali diri dan menjaga integritas serta nama baik bangsa,” pesannya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Muttaqin, Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Dwiyono, serta Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Nana Halim. (Fj)

Bupati Seruyan Dorong Percepatan Elektrifikasi Lewat Audiensi dengan PLN

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, melakukan audiensi dengan PT PLN (Persero) di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (9/4/2026), guna mempercepat pembangunan sektor ketenagalistrikan dan meningkatkan rasio elektrifikasi di Kabupaten Seruyan.

Disnaker Palangka Raya Perkuat Pengembangan SDM melalui Pelatihan dan Sertifikasi Nasional

Pelatihan vokasi berbasis kompetensi disiapkan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.

Pemko Palangka Raya Jajaki Kerja Sama Penerangan Jalan dengan Badan Usaha

Pemerintah Kota Palangka Raya mempelajari skema pembiayaan alternatif untuk pengembangan penerangan jalan yang lebih efisien dan berkelanjutan

Gubernur Agustiar Serap Aspirasi Buruh, Utamakan Dialog

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menerima aspirasi serikat pekerja dalam forum dialog bersama jajaran Forkopimda di Istana Isen Mulang (Rumah Jabatan Gubernur), Jumat (1/5/2026).

KSP Tegaskan Anggaran Pendidikan Tidak Dipangkas, Diperkuat Lewat Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan, melainkan justru diperkuat melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat.

Achmad Zaini Tekankan Pentingnya Produk Hukum dan Usulkan Tiga Raperda Baru

“Setiap rangkaian pembentukan Perda membutuhkan persiapan matang dan mendalam. Ini meliputi pemahaman terhadap materi muatan yang akan diatur, serta kemampuan menuangkannya dalam bahasa yang sistematis, jelas, dan tetap ringkas sesuai kaidah bahasa Indonesia”

Indonesia Siap Ambil Peran Sentral dalam Agenda Baru WSIS, Meutya Hafid Serukan Transformasi Digital Inklusif

“Kita harus mengubah kesenjangan digital menjadi keuntungan digital. Visi WSIS harus diwujudkan, yaitu teknologi digital yang memberdayakan seluruh umat manusia tanpa meninggalkan siapa pun”

Transparansi dan Inovasi Jadi Kunci TJSLP, Wakil Wali Kota Achmad Zaini Buka Pertemuan Tahunan Forum TJSLP

“Dengan transparansi, inovasi, dan akuntabilitas, saya yakin kontribusi dunia usaha akan semakin besar untuk kemajuan Kota Palangka Raya"

Demo DPRD Kaltim, Massa Soroti Anggaran Mobil Dinas dan Rujab

Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Aksi ini menuntut transparansi anggaran pemerintah daerah, khususnya terkait pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur.

Pemprov Kalteng Tanggung Iuran BPJS 650 Ribu Warga Tidak Mampu, Gubernur Minta Daerah Tak Pangkas Anggaran Kesehatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat tidak mampu di wilayah tersebut. Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

Popular Articles