PALANGKA RAYA | EnterKal – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai landasan memperkuat perlindungan ibu dan anak.
Menurut Hasan, regulasi tersebut diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak anak sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Regulasi tersebut penting sebagai landasan dalam menjamin pemenuhan hak anak sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menyebut pembahasan mengenai perda Kota Layak Anak sebenarnya telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun lalu. Keberadaan regulasi itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak serta tanggung jawab orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang mereka.
“Ini penting untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan anak dari kekerasan. Masyarakat juga perlu mengetahui kewajiban orang tua serta hak-hak anak yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Perlindungan Anak Tidak Hanya dari Kekerasan
Hasan menekankan, perlindungan anak tidak cukup hanya melalui upaya pencegahan kekerasan. Pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang juga perlu menjadi bagian dari perhatian.
Karena itu, ia berharap regulasi yang nantinya dibentuk dapat disosialisasikan secara luas agar masyarakat memahami substansi dan penerapannya.
“Karena itu, berharap regulasi tersebut nantinya dapat disosialisasikan secara luas kepada masyarakat,” lanjutnya.
Perda Perlu Diterapkan, Bukan Sekadar Aturan
Hasan mengingatkan agar keberadaan perda nantinya tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pemahaman mengenai hak anak dan tanggung jawab orang tua perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan perlindungan oleh pemerintah serta pihak-pihak terkait.
“Kita berharap dengan adanya perda ini, mudah-mudahan mutu dan kualitas kehidupan anak-anak kita di Palangka Raya bisa terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Pembentukan regulasi tersebut perlu diikuti kejelasan program, pembagian tanggung jawab antarinstansi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Langkah itu penting agar perlindungan ibu dan anak dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berjalan nyata. (Vr)