PALANGKA RAYA | EnterKal – Kota Palangka Raya memperoleh skor 92,9 dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026. Hasil tersebut menjadi bagian dari evaluasi upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam proses penilaian. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pencegahan korupsi.
“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” kata Fairid.
Skor 92,9 Bukan Alasan Berpuas Diri
Fairid mengatakan hasil penilaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keteladanan dari seluruh aparatur. Upaya tersebut juga tidak cukup hanya melalui pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas, pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak menjadikan skor 92,9 sebagai alasan untuk berpuas diri. Hasil penilaian dan rekomendasi tim penilai harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
Transparansi Anggaran hingga Pengadaan Jadi Perhatian
Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemkot Palangka Raya terus mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan keuangan daerah, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Fairid menekankan bahwa keberhasilan upaya antikorupsi perlu tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, bukan hanya dalam capaian penilaian.
Masyarakat Diajak Ikut Mengawasi
Selain aparatur pemerintah, Fairid juga mengajak masyarakat berperan dalam membangun budaya antikorupsi melalui kepedulian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya mengajak masyarakat ikut membangun budaya antikorupsi. Integritas bukan sekadar komitmen yang diucapkan, tetapi harus menjadi karakter yang diwujudkan dalam setiap tindakan,” pungkasnya.
Dengan hasil penilaian tersebut, tindak lanjut rekomendasi KPK dan konsistensi pelaksanaan prinsip transparansi serta akuntabilitas menjadi pekerjaan penting bagi Pemkot Palangka Raya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. (Red)





