spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Penurunan Kemiskinan Indonesia 2025, Langkah Maju, Namun Tantangan Besar Menanti

JAKARTA– Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dari 60,3% pada 2024 menjadi 58,7% pada 2025 adalah kabar positif yang mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Dengan angka ini, sekitar 4,7 juta orang diperkirakan akan keluar dari garis kemiskinan (berdasarkan standar US$6,85 per hari versi purchasing power parity).

“Namun, angka ini juga mengingatkan kita bahwa tantangan besar masih menghadang, dan keberhasilan jangka panjang memerlukan strategi yang lebih terfokus dan inklusif,” tutur Mukhtarudin, Rabu 14 Mei 2025.

Politisi Dapil Kalteng ini menjelaskan konteks angka 58,7% standar kemiskinan Bank Dunia yang tinggi (US$6,85 per hari) memang berbeda dengan garis kemiskinan nasional BPS (sekitar Rp595.242 per bulan pada 2024), yang menghasilkan angka kemiskinan jauh lebih rendah, yakni 8,57% pada September 2024.

Menurut Mukhtarudin, perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem, tapi banyak penduduk masih berada dalam zona rentan.

Kata Mukhtarudin penurunan kemiskinan sebesar 1,6% dalam setahun adalah langkah yang patut diapresiasi, tetapi lajunya masih lambat untuk sebuah negara yang bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi global.

Untuk itu, Mukhtarudin mendorong
pemerintah perlu memperkuat investasi pada pendidikan, pelatihan kerja, dan akses ke pasar tenaga kerja, terutama bagi kelompok usia produktif di daerah tertinggal.

Mengingat, lanjut Mukhtarudin, ancaman eksternal seperti perubahan iklim dan volatilitas harga komoditas global dapat menggagalkan proyeksi optimistis ini.

Artinya, Mukhtarudin bilang Indonesia, sebagai negara agraris dan kepulauan, sangat rentan terhadap banjir, kekeringan, dan gangguan rantai pasok pangan.

“Tanpa strategi adaptasi yang kuat, seperti pengembangan pertanian berkelanjutan atau diversifikasi ekonomi lokal, kelompok miskin dan rentan akan terus berada di ujung tanduk,” imbuh Mukhtarudin.

Di sisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI ini mengatakan ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan di mana digitalisasi ekonomi, yang kian pesat di Indonesia, dapat menjadi katalis untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan akses ke layanan finansial, terutama bagi UMKM.

Selain itu, Mukhtarudin berujar bonus demografi yang masih berlangsung hingga dekade mendatang harus dioptimalkan melalui pendidikan vokasi dan inovasi teknologi.

“Saya kira ini penting, agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga penggerak ekonomi,” ungkap Mukhtarudin.

Pada akhirnya, penurunan kemiskinan ke 58,7% pada 2025 adalah sinyal bahwa Indonesia berada di jalur yang benar, tetapi ini bukan saatnya berpuas diri.

Fraksi Golkar Senayan meminta pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar mengangkat kesejahteraan jutaan rakyat.

“Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dapat mewujudkan visi menjadi negara maju yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan,” pungkas Mukhtarudin.

Ketua DPRD Ajak Warga Aktif Kelola Sampah di Lingkungan Permukiman

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengajak masyarakat untuk lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik.

Pemerintah Terapkan PP TUNAS, Platform Digital Wajib Batasi Akses Anak

Pemerintah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mewajibkan platform digital membatasi akses anak sesuai usia serta memperkuat perlindungan data pribadi anak.

Makam Ustazah Hasanah Terus Didatangi Peziarah

Makam Ustazah Hasanah di Alkah Pulau Lurus, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terus didatangi peziarah meski telah 13 hari dimakamkan.

Rudy Mas’ud Batalkan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, Dana Dikembalikan ke Kas Daerah

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi membatalkan pengadaan mobil dinas baru senilai Rp 8,5 miliar yang sebelumnya menuai polemik di ruang publik. Keputusan tersebut diumumkan melalui video pada akun resmi h.rudymasud, Senin (2/3/2026), disertai permohonan maaf kepada masyarakat.

Wabup Bartim Buka Musrenbang Kabupaten Tahun 2025

Musrenbang merupakan forum strategis untuk merumuskan program pembangunan yang partisipatif serta selaras dengan prioritas provinsi dan nasional. Ia menyebut arah pembangunan Kabupaten Barito Timur harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, perluasan peluang usaha, serta peningkatan kualitas layanan publik.

FORKOB Kalteng Apresiasi Dedikasi Polri di Hari Bhayangkara ke-79

“Kami dari DPP FORKOB Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian seluruh jajaran Polri. Harapan kami dengan bertambahnya usia institusi Polri, semoga Polri semakin profesional sebagai pengayom masyarakat dan dicintai rakyat”

PLN Operasikan GI Tempadung 150 kV, Dukung Pasokan Listrik Industri Smelter di Kaltim

“GI Tempadung adalah infrastruktur strategis dalam penguatan sistem transmisi di Kalimantan Timur. Keberhasilan proses energize ini menunjukkan komitmen PLN menjaga keandalan sistem dan memenuhi kebutuhan listrik pelanggan industri”

Ketua DPRD Subandi Dorong Mall di Palangka Raya Sediakan Ruang bagi UMKM dan Pengrajin Lokal

“Memang untuk berjualan di sana tentu ada biaya sewa. Tapi kami berharap ada kebijakan dari pihak pengelola agar pelaku kerajinan khas daerah juga bisa punya ruang untuk tampil"

S1F Unggul di Quick Count Pilbup Barito Utara, Selisih 3.376 Suara

“Keunggulan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kepercayaan publik terhadap visi dan program kami. Ini adalah amanah yang akan kami jaga dengan integritas tinggi”

Pemkot Palangka Raya Tegaskan Lima Prioritas Perkuat Administrasi Pertanahan

“Yang paling penting adalah bagaimana langkah ini dapat membantu mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Ketika administrasi tertata dan layanan semakin profesional, Kota Palangka Raya akan menjadi daerah yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian bagi warga"

Popular Articles