Jakarta | EnterKal – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menghadiri rapat koordinasi perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Kehadiran Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang percepatan program ekonomi nasional.
Respons Tekanan Geopolitik Global
Rapat dipimpin Airlangga Hartarto dan diikuti jajaran kementerian terkait guna merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan global, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz terhadap stabilitas harga bahan baku industri.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga memutuskan sejumlah langkah konkret, salah satunya pemberian insentif industri petrokimia melalui pembebasan bea masuk impor LPG dari 5 persen menjadi 0 persen.
Peran Strategis Pekerja Migran
Mukhtarudin menilai sektor pekerja migran memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui devisa dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
“Langkah terpadu ini sangat penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tanpa hambatan. Kami di Kementerian P2MI fokus pada transformasi perlindungan pekerja migran agar mereka menjadi subjek ekonomi yang produktif bagi pembangunan nasional,” ujarnya.
Penguatan Sinergi Lintas Kementerian
Keterlibatan Kementerian P2MI dalam satgas ini mencerminkan penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih terintegrasi.
Transformasi kelembagaan di KemenP2MI juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem kerja yang transparan dan efisien.
Struktur Satgas: Lima Kelompok Kerja
Untuk memastikan efektivitas, Satgas dibagi dalam lima kelompok kerja (Pokja):
- Pokja Terobosan Strategis
- Pokja Percepatan Implementasi
- Pokja Regulasi dan Penegakan Hukum
- Pokja Kerja Sama Internasional
- Pokja Monitoring dan Anggaran
Satgas dipimpin oleh Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Prasetyo Hadi sebagai Ketua II, dengan dukungan Purbaya Yudhi Sadewa dan Rosan Perkasa Roeslani sebagai wakil ketua.
Target Percepatan dan Efisiensi
Pemerintah optimistis melalui monitoring ketat dan evaluasi berkala, berbagai hambatan regulasi dan operasional dapat segera diatasi.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif di tengah dinamika global. (Fj-Red)