spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Subandi: Pembayaran PBB Wujud Dukungan Nyata Masyarakat terhadap Pembangunan Kota

Palangka Raya | EnterKal – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu (10/5/2025), di tengah upaya pemerintah memperkuat pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program infrastruktur.

“Pembayaran PBB oleh masyarakat akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur,” ujar Subandi.

Legislator dari Partai Golkar ini juga menyambut baik langkah Pemerintah Kota Palangka Raya yang memberikan penghargaan kepada wilayah-wilayah dengan tingkat kepatuhan PBB tinggi. Menurutnya, insentif seperti ini terbukti mampu menumbuhkan kesadaran kolektif warga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kebijakan seperti ini bukan hanya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, tapi juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam membangun lingkungannya,” tambahnya.

Subandi berharap agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam urusan pajak daerah terus diperkuat. Ia juga mendorong agar edukasi mengenai manfaat pajak terus ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga memahami dampak positif dari kepatuhan pajak terhadap kualitas hidup bersama.

Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya menjadi sumber pemasukan bagi daerah, tetapi juga cermin partisipasi warga dalam proses pembangunan. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, Kota Palangka Raya diyakini dapat terus bergerak menuju arah pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Pemko Palangka Raya Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Wawali: Butuh Kolaborasi dan Inovasi Nyata

“Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun membutuhkan kolaborasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan semua pihak”

Menkeu Nilai Kebijakan WFH Tidak Ganggu Produktivitas, Berpotensi Hemat Energi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Bahkan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Hakim Vonis Seumur Hidup Alvaro Jordan atas Pembunuhan Berencana Nurmaliza

“Terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana”

Gubernur Agustiar Tinjau Kesiapan Pangkalan Bun Jadi Tuan Rumah Porprov 2026 dan Gubernur Cup 2025

“Saya minta semua pihak terkait mulai dari sekarang bersiap. Kita ingin Porprov berjalan sukses dan merata, tidak hanya terpusat di Palangka Raya”

Bupati Nurhidayah Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Kumai

“Dari hasil peninjauan di lapangan, selain curah hujan yang cukup tinggi, kondisi aliran air yang tersumbat juga menjadi penyebab banjir"

Ketua DPRD Subandi Jelaskan Peran Strategis Parpol dan DPRD dalam Pendidikan Politik

“Partai politik adalah kendaraan konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi dan cita-cita bersama. Parpol menjadi sarana warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik"

Kalteng Kembali Raih Opini WTP, Agustiar: Anggaran Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kalteng–Jatim Perkuat Kerja Sama Dagang, Transaksi Tembus Rp2,046 Triliun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kerja sama strategis melalui misi dagang dan investasi yang digelar di Ballroom Hotel Bahalap, Kamis (23/4/2026).

Desil 9-10 Berpotensi Beralih dari Pertalite ke BBM Nonsubsidi

Pemerintah bersama Pertamina menguji skema pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, tetapi waktu penerapannya belum ditetapkan.

Popular Articles