Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial menggelar Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Palangka Raya di Aula Betang Hapakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat yang melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri dalam percepatan digitalisasi perlindungan sosial.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan, mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perluasan uji coba sistem perlindungan sosial berbasis digital di Kota Palangka Raya.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun pemahaman yang sama di antara seluruh sektor terkait mengenai pentingnya transformasi sistem perlindungan sosial dari pola konvensional menuju ekosistem digital yang terintegrasi,” ujarnya.
Satu dari Tujuh Daerah Percontohan Nasional
Riduan menjelaskan, Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh daerah percontohan di Indonesia dalam implementasi digitalisasi perlindungan sosial.
Status tersebut menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan optimal melalui sinergi antarlembaga dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kualitas data, serta koordinasi lintas sektor.
Perkuat Akurasi dan Transparansi Data
Program digitalisasi perlindungan sosial dirancang sebagai fondasi transformasi tata kelola data dan penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif.
Melalui sistem digital yang terintegrasi, pemerintah berharap data masyarakat miskin dan penerima bantuan sosial dapat diperbarui secara real time, sehingga memudahkan proses verifikasi, validasi, dan pengambilan kebijakan.
“Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan data masyarakat miskin dan penerima bantuan sosial dapat terintegrasi dalam satu sistem aplikasi yang akurat dan mudah diakses,” jelas Riduan.
Selain meningkatkan akurasi data, sistem tersebut juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat rentan terhadap berbagai layanan sosial serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas program bantuan hingga tingkat kelurahan.
Kurangi Risiko Salah Sasaran Bantuan
Riduan mengakui bahwa pengelolaan data kemiskinan selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, baik berupa kesalahan inklusi maupun eksklusi penerima bantuan sosial.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan penting perlunya transformasi menuju sistem digital yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan data masyarakat.
“Pola pengelolaan data secara konvensional perlu segera ditingkatkan menjadi sistem digital yang lebih adaptif. Dengan demikian, potensi kesalahan data dapat diminimalisir dan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi akan membantu pemerintah mempercepat proses pemutakhiran data sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih tepat sasaran.
Dukung Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Lebih lanjut, Riduan menegaskan bahwa perluasan digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem data yang terintegrasi, mutakhir, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin secara lebih cepat dan tepat.
Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memperkuat komitmen bersama, meningkatkan kesiapan teknis para pendamping lapangan, serta memperlancar implementasi program di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
“Momentum ini diharapkan menjadi titik awal yang kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Digitalisasi perlindungan sosial di Kota Palangka Raya tidak hanya diharapkan sukses sebagai proyek percontohan nasional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat Kota Palangka Raya. (Red)