spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Distanketpang Kota Palangka Raya Sosialisasikan Keamanan Pangan Segar kepada Masyarakat

Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan edukasi keamanan pangan guna memastikan masyarakat mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan layak sehingga mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat.

Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanketpang) terus memperkuat edukasi mengenai keamanan pangan segar kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Keamanan Pangan Segar yang digelar di Aula Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya, Kamis (2/7/2026), sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan layak.

Kegiatan tersebut diikuti pelaku usaha pangan, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Palangka. Selain meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan, sosialisasi juga bertujuan mendorong penerapan standar keamanan sejak proses produksi, distribusi, hingga pangan dikonsumsi masyarakat.

Keamanan Pangan Tanggung Jawab Bersama

Sambutan Kepala Distanketpang Kota Palangka Raya yang dibacakan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Yusianto, menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Karena itu, upaya menjaga keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh pelaku dalam rantai pangan, mulai dari petani, pelaku usaha, distributor, hingga konsumen.

“Keamanan pangan segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha di sepanjang rantai pangan. Mulai dari proses budidaya, panen, pascapanen, distribusi, hingga pemasaran di tingkat ritel dan pangan siap dikonsumsi, seluruh tahapan harus memenuhi prinsip keamanan pangan agar produk yang diterima masyarakat benar-benar aman,” ujar Yusianto.

Dorong Konsumsi Pangan yang Aman dan Bermutu

Yusianto menjelaskan bahwa pangan segar yang beredar di masyarakat berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Oleh sebab itu, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan produk pangan terbebas dari cemaran fisik, kimia, maupun biologis yang dapat membahayakan kesehatan.

Ia menambahkan, pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, manfaat gizi tidak akan optimal apabila pangan yang dikonsumsi telah terkontaminasi.

“Karena itu, masyarakat juga perlu lebih cermat dalam memilih pangan segar yang akan dikonsumsi. Pastikan pangan yang dibeli memenuhi standar keamanan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan,” tambahnya.

Perkuat Kesadaran dan Kepatuhan Regulasi

Dalam kesempatan tersebut, Yusianto juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang diperkuat dengan berbagai peraturan pemerintah mengenai keamanan, mutu, gizi, pelabelan, hingga ketahanan pangan.

Regulasi tersebut menjadi landasan dalam membangun sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Distanketpang Kota Palangka Raya berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan segar terus meningkat sehingga kualitas pangan yang beredar semakin terjamin dan mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Red)

Pemkab Pulang Pisau Apresiasi Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025

“Harapan kami sebagai pemerintah daerah, mudah-mudahan program ini berkelanjutan agar produksi jagung meningkat dan berdampak langsung kepada masyarakat"

Kucing Liar Khas Kalbar Jadi Target Penyelundupan, Karantina Perketat Pengawasan PLBN

“Untuk di Pontianak ini yang banyak diselundupkan jenis burung, tanduk rusa di bandara, kura-kura bintang berbagai jenis, serta trenggiling”

DPMPTSP Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan di Palangka Raya

“Tentu GTSK tidak hanya menjadi urusan dari JPM GTSK sendiri, tapi juga merupakan kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah yang memiliki kewajiban teknis dalam proses perizinan"

Harga Emas Antam Naik, Tembus Rp2,94 Juta per Gram

Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tercatat di level Rp2.940.000, naik Rp20.000 dibandingkan harga pada Sabtu (7/2/2026) malam yang berada di Rp2.920.000 per gram.

Sekda Palangka Raya: ASB Jadi Instrumen Strategis Penyusunan APBD

Pemerintah Kota Palangka Raya mendorong penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai instrumen utama dalam memastikan penyusunan APBD dilakukan secara terukur, efisien, transparan, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPP PKB Tetapkan Kepengurusan DPW PKB Kalteng 2026–2031, Rahmanto Muhidin Pimpin Dewan Tanfidz

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026–2031.

Ketua DPRD Nilai Program 100 Hari Fairid–Zaini Bukan Sekadar Janji Politik

“Saya menilai program 100 hari bukan sekadar janji politik, tetapi telah dibuktikan dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Tentu program ini bukan hanya program, tapi real pelaksanaan di lapangan. Itu yang pertama"

Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan Pangan Presiden, BLT KHBS, dan Gerakan Pangan Murah untuk Warga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan pangan presiden, Gerakan Pangan Murah, serta bantuan langsung tunai (BLT) melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kepada masyarakat sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.

Bank Kalteng Pastikan Layanan Pembayaran KHBS Kembali Beroperasi Mulai 25 Maret 2026

Pelayanan pembayaran Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dipastikan kembali beroperasi di seluruh jaringan Bank Kalteng mulai Rabu (25/3/2026), setelah libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Presiden Tekankan Percepatan Pembangunan IKN

“Bapak Presiden sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang diharapkan bisa selesai pada tahun 2028"

Popular Articles