Jakarta | EnterKal – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi menjalin sinergi strategis dengan Pemerintah Provinsi Banten, Krakatau Steel Group, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta).
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Umum IKA Untirta, Lamhot Sinaga, Gubernur Banten Andra Soni, serta Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan bersama jajaran masing-masing.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia sekaligus mengoptimalkan peluang kerja global yang masih terbuka sangat luas.
Peluang Kerja Global Masih Besar
Mukhtarudin memaparkan, berdasarkan data Sistem Informasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 13 Juni 2026, terdapat 313.803 peluang kerja luar negeri yang tersedia.
Namun hingga saat ini baru sekitar 76.907 posisi yang berhasil terisi atau sekitar 24,51 persen.
“Ini artinya, masih ada 236.896 peluang kerja atau sekitar 75,49 persen yang terbuka lebar dan menanti untuk diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang kompeten,” ujar Mukhtarudin.
Sementara itu, berdasarkan data SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga 12 Juni 2026, KP2MI telah memfasilitasi sebanyak 433.169 layanan penempatan pekerja migran Indonesia dengan lima negara tujuan utama yakni Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Banten Punya Potensi Besar
Dalam kesempatan tersebut, Mukhtarudin menyoroti posisi strategis Provinsi Banten sebagai salah satu daerah penyumbang pekerja migran yang cukup besar.
Sepanjang periode 2025 hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 5.542 layanan penempatan pekerja migran berasal dari Provinsi Banten.
Menurutnya, kontribusi tersebut memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui remitansi yang dikirim para pekerja migran kepada keluarga di daerah asal.
“Jika setiap pekerja migran mengirimkan rata-rata Rp5 juta per bulan, maka perputaran ekonomi yang tercipta sangat besar dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa,” katanya.
Namun demikian, Mukhtarudin mengingatkan bahwa posisi geografis Banten yang memiliki banyak akses pelabuhan dan bandara juga menjadikan wilayah tersebut rawan terhadap praktik penempatan nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Data BP3MI Banten menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah dilakukan 297 kegiatan pencegahan yang berhasil menggagalkan keberangkatan ilegal 572 calon pekerja migran Indonesia.
“Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa dan masa depan keluarga Indonesia yang berhasil kita lindungi,” tegasnya.
Perkuat Pelindungan dan Pemberdayaan
Melalui kerja sama ini, KP2MI bersama para mitra menyepakati sejumlah fokus utama, mulai dari penyebarluasan informasi migrasi aman, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, optimalisasi pelayanan terintegrasi, hingga pemberdayaan ekonomi bagi purna pekerja migran Indonesia.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat implementasi program Desa Migran Emas sebagai garda terdepan pelindungan pekerja migran berbasis desa.
Selain itu, kolaborasi ini selaras dengan program Quick Win SMK Go Global yang menargetkan penempatan 500 ribu tenaga kerja terampil hingga tahun 2029 pada berbagai sektor strategis seperti caregiver, welder, hospitality, nurse, dan truck driver.
Mukhtarudin menegaskan bahwa seluruh program tersebut bermuara pada konsep Brain Circulation, yakni mendorong talenta Indonesia memperoleh pengalaman, teknologi, dan keterampilan global sebelum kembali membangun daerah dan perekonomian nasional.
“Talenta Indonesia didorong bekerja di tingkat global untuk menyerap ilmu, teknologi, dan etos kerja terbaik. Setelah itu, mereka kembali ke tanah air untuk membangun usaha produktif dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” jelasnya.
Gubernur Banten Siap Kawal Implementasi
Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik kolaborasi tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung penuh pengembangan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar internasional.
Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kami berharap dalam empat tahun ke depan dapat tercapai target 200 ribu pekerja migran Indonesia yang terlatih dan terdidik untuk ditempatkan di negara-negara sahabat,” ujarnya.
Andra juga menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem migrasi yang aman, legal, dan bermartabat.
Melalui kolaborasi ini, seluruh pihak berkomitmen memastikan peningkatan kapasitas SDM lokal, memperluas akses pasar kerja internasional yang legal, serta memperkuat sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir. (Fj-Red)