spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Fairid Siapkan Pembaruan Perda dan Perwali Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK

Setelah menjalani observasi sekitar enam bulan, Pemkot Palangka Raya berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi KPK, termasuk menyesuaikan perda, perwali, dan sejumlah indikator pelayanan publik.

PALANGKA RAYA | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya meraih skor 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan capaian tersebut menjadi tanggung jawab sekaligus motivasi untuk menjaga integritas dan memperkuat pencegahan korupsi.

Hasil penilaian tersebut diumumkan dalam kegiatan di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Fairid mengatakan capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.

Menurutnya, Palangka Raya telah melalui tahapan penilaian dan observasi cukup panjang sebelum memperoleh predikat tersebut. Prosesnya diawali dengan pemenuhan indikator penilaian, kemudian dilanjutkan observasi mendalam selama kurang lebih enam bulan.

“Prosesnya cukup panjang. Setelah melalui tahapan penilaian dan observasi, Kota Palangka Raya akhirnya masuk tiga besar dan memperoleh nilai 92,9 dengan predikat istimewa,” ujarnya.

Observasi KPK Berlangsung Sekitar Enam Bulan

Fairid menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa dokumen, data pemerintahan, hingga persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama masa observasi, tim penilai KPK memperoleh akses terhadap data yang diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di Palangka Raya.

“Selama kurang lebih enam bulan, data yang ada di Pemerintah Kota Palangka Raya dibuka, diamati, diperiksa, dan dievaluasi oleh tim KPK. Bahkan, persoalan hukum yang berkaitan dengan pejabat pemerintah juga menjadi bagian dari penilaian,” jelasnya.

Fairid menilai hasil tersebut membawa tanggung jawab lebih besar bagi pemerintah kota. Terlebih, Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan telah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional.

Perda dan Perwali Jadi Bagian Tindak Lanjut

Terkait catatan dan rekomendasi tim penilai, Fairid memastikan Pemkot Palangka Raya akan menindaklanjutinya melalui sejumlah pembenahan. Salah satu perhatian adalah penyesuaian regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru.

Tindak lanjut tersebut mencakup pembaruan peraturan daerah (perda), peraturan wali kota (perwali), serta penyempurnaan sejumlah indikator dan aspek pelayanan publik.

“Catatan dari tim penilai harus ditindaklanjuti. Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, termasuk peraturan daerah atau peraturan wali kota yang harus diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Mengenai waktu penyelesaian, Fairid menyebut pemerintah kota akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi secepat mungkin dengan tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Konsistensi MCSP dan Pendampingan Pemerintah Provinsi

Fairid juga menjelaskan bahwa penilaian daerah percontohan mempertimbangkan konsistensi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama beberapa tahun sebelum observasi mendalam dilakukan.

“Indikator penilaiannya cukup lengkap. Sebelum menjadi calon daerah percontohan, harus ada komitmen kepala daerah dan konsistensi dalam capaian MCSP KPK. Setelah memenuhi standar yang ditetapkan, barulah dilakukan observasi lebih mendalam,” paparnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Inspektorat Provinsi, atas pendampingan selama proses penilaian.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mendapat pendampingan dari Inspektorat Provinsi, bahkan hingga menjelang pelaksanaan penilaian,” katanya.

Fairid berharap predikat istimewa tersebut mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat integritas, memperbaiki tata kelola, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan prinsip antikorupsi.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya menjaga integritas birokrasi membutuhkan konsistensi aparatur serta kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. (Red)

Irma Suryani Apresiasi Respons Cepat Menteri P2MI Mukhtarudin Tangani Kasus Pekerja Migran

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengapresiasi respons cepat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menangani berbagai kasus pekerja migran, sekaligus menilai koordinasi antara DPR dan kementerian berjalan efektif.

Semarak Takbiran Iduladha, Pemkab Barsel Gelar Pawai Meriah di Buntok

“Saya harap tradisi ini dapat terus dilestarikan dan menjadi momen kebersamaan yang mempererat silaturahmi antarwarga”

DPRD Palangka Raya Dorong Upaya Menjaga Daya Beli Konsumen UMKM

Kenaikan harga kebutuhan pokok ikut menambah beban modal usaha, sementara kemampuan belanja masyarakat melemah. Kondisi ini membuat pelaku UMKM sulit menaikkan harga jual tanpa berisiko kehilangan konsumen.

Gubernur Kalteng Tekankan Ketepatan Sasaran Program KHBS Jelang Peluncuran

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menggelar Sosialisasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan akhir menjelang peluncuran resmi program pada 20 Februari 2026.

Pemkot Palangka Raya Dukung Pos Terpadu Pemberantasan Narkoba

“Penindakan harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap persuasif agar tidak memicu konflik sosial dan tetap menjaga kondisi keamanan serta ketertiban”

Festival Literasi Kota 2025 Resmi Dibuka, Pemko Tegaskan Literasi sebagai Fondasi Pembangunan

“Literasi digital, media, hingga finansial menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang tepat di tengah derasnya arus informasi”

Pemko Palangka Raya Lepas Kafilah, Siap Harumkan Nama Kota di MTQH Kalteng 2025

“Kafilah Kota Palangka Raya telah menjadi bagian dari wajah religius, wajah marwah, serta wajah kemajuan kota ini”

Menteri Mukhtarudin Dorong Jawa Barat Jadi Pusat Pelatihan Pekerja Migran Terampil

“Prioritas pertama adalah peningkatan vokasi, baik bahasa maupun keterampilan. Presiden menekankan lima bahasa penting, yakni Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan Arab”

Menteri P2MI Dorong Pemda Susun Perda Perlindungan Pekerja Migran

“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terkait pekerja migran. Ini harus diturunkan dalam Perda agar implementasinya efektif"

Respons Cepat Damkar Palangka Raya: Evakuasi Enam Pohon Akasia Berbahaya di Jalan Danau Raya

"Kami menerima laporan dari warga terkait keberadaan pohon akasia liar yang sudah meresahkan karena terlalu dekat dengan rumah dan jalur lalu lintas. Pohon ini berisiko tumbang terutama saat hujan deras dan angin kencang. Maka, kami langsung turunkan tim lengkap dengan peralatan keselamatan"

Popular Articles