Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut pelaksanaan Pengarahan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah korektif untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai standar.
Kegiatan yang digelar di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (22/1/2026), diikuti Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, serta mitra SPPG se-Kalimantan Tengah.
59 SPPG Hadapi Masalah Infrastruktur
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, mengungkapkan bahwa dari 63 SPPG yang telah beroperasi di Kalimantan Tengah, sebanyak 59 SPPG masih menghadapi persoalan, terutama di bidang infrastruktur.
Selain itu, ditemukan kendala pada aspek manajemen, administrasi, sumber daya manusia, serta kualitas gizi.
“Kami telah memberikan waktu tujuh hari kepada masing-masing SPPG untuk memantau dan memperbaiki kekurangan yang ada. Apabila perbaikan tidak dilakukan, akan diberikan surat peringatan hingga penghentian operasional secara permanen,” tegasnya.
BGN menekankan bahwa seluruh operasional MBG wajib mengacu pada Petunjuk Teknis Nomor 4.0.1.1 tertanggal 29 Desember 2025.
Distribusi Pedalaman dan SLHS Jadi Tantangan
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada BGN atas pendampingan yang dilakukan. Menurutnya, evaluasi menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di daerah.
Ia menyoroti tantangan distribusi ke wilayah pedalaman serta belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sebagian SPPG.
“Berbagai kendala tersebut harus disikapi dengan bijak. Semua membutuhkan proses dan evaluasi berkelanjutan agar kualitas Program MBG terus meningkat,” tegasnya.
Wagub menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus memenuhi standar kebersihan dan sanitasi dapur, menjamin penyajian makanan yang sehat, higienis, aman, serta akuntabel.
Kepala SPPG Diberi Mandat Langsung Negara
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan posisi strategis Kepala SPPG dalam struktur pelaksanaan program.
“SPPG Kepala bukan bawahan yayasan atau mitra. Mereka diberi kewenangan langsung oleh Presiden Republik Indonesia untuk memimpin satuan pelayanan infrastruktur gizi. Apabila terdapat tekanan atau perlakuan yang tidak berasal dari mitra atau yayasan, segera laporkan,” tegasnya.
Ia memastikan tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap standar kebersihan dapur, mutu pangan, maupun tata kelola program.
“Program Makan Bergizi Gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia. Ini adalah program yang sangat mulia dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.
Komitmen Daerah
Edy Pratowo menegaskan komitmen penuh Pemprov Kalteng dalam menyukseskan MBG sebagai bagian dari upaya membangun generasi sehat, kuat, dan cerdas.
Secara substantif, evaluasi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi MBG di daerah masih signifikan, terutama pada aspek kesiapan infrastruktur dan tata kelola operasional. Namun, penguatan pengawasan dan penegasan standar diharapkan dapat mempercepat konsolidasi kualitas layanan gizi bagi anak-anak di Kalimantan Tengah.
Kegiatan turut dihadiri unsur TNI-Polri, pimpinan perangkat daerah, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin, serta para mitra pelaksana program. (Red)