PALANGKA RAYA | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya mulai menyusun rekomendasi perubahan iklim dan kebencanaan sebagai bahan penguatan kebijakan pembangunan yang lebih tangguh terhadap risiko lingkungan dan bencana.
Penyusunan rekomendasi tersebut dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya bersama Borneo Nature Foundation (BNF) melalui kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kota Palangka Raya di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026).
Kepala DLH Kota Palangka Raya Untung Sutrisno mengatakan persoalan perubahan iklim dan kebencanaan memiliki cakupan luas sehingga penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah.
“Kondisi tersebut tentunya tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, keterpaduan perencanaan, dukungan penganggaran, penguatan data dan informasi, serta keterlibatan masyarakat,” katanya.
Rekomendasi Harus Berbasis Kondisi Daerah
Menurut Untung, kolaborasi diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan lingkungan di Kota Palangka Raya.
Kerja sama tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya, kata dia, terbuka terhadap berbagai bentuk kemitraan yang dapat mendukung pembangunan kota yang aman, tangguh, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Untung juga meminta peserta memberikan data, informasi, pengalaman, dan pandangan sesuai tugas serta fungsi masing-masing.
Masukan tersebut dinilai penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada rumusan umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palangka Raya.
Data dan Kolaborasi Jadi Dasar Kebijakan
Untung berharap rekomendasi yang disusun dapat memberikan arah dan masukan konkret bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.
“Keberhasilan menghadapi perubahan iklim dan kebencanaan bukan hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Pendekatan tersebut menempatkan penguatan data dan informasi, keterpaduan perencanaan, serta dukungan penganggaran sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan yang dapat diterapkan lintas sektor.
Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan dan tidak hanya menjadi dokumen administratif.
DLH Gandeng BNF
Dalam kegiatan tersebut, Untung menyampaikan apresiasi kepada Borneo Nature Foundation atas inisiatif dan dukungan dalam proses penyusunan rekomendasi.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan lingkungan di Kota Palangka Raya.
“Semoga kerja sama dan koordinasi yang dibangun dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan kebijakan perubahan iklim dan kebencanaan di Kota Palangka Raya,” pungkasnya.
Tahap berikutnya menjadi penting untuk memastikan rekomendasi yang disusun diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, penganggaran, serta langkah mitigasi yang sesuai dengan risiko perubahan iklim dan kebencanaan di Kota Palangka Raya. (Red)