spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

BGN Klarifikasi Motor Listrik Rp42 Juta untuk Program MBG, Lebih Rendah Dari Harga Pasar

Jakarta | EnterKal — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibeli dengan harga Rp42 juta per unit, lebih rendah dari harga pasar.

“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli sekitar Rp42 juta, di bawah harga pasaran,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Realisasi 21.800 Unit dari Target

Dadan menyebut pengadaan motor listrik tersebut telah masuk dalam anggaran tahun 2025.

Dari target awal sebanyak 24.400 unit, BGN merealisasikan sekitar 21.800 unit.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pembelian motor listrik pada tahun 2026.

Dukung Operasional SPPG di Daerah Sulit

Motor listrik tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah dengan akses sulit.

“Iya akan kita distribusikan untuk operasional, terutama di daerah-daerah yang sulit,” jelasnya.

Viral di Media Sosial

Isu pengadaan motor listrik ini mencuat setelah video yang memperlihatkan puluhan unit motor berlogo BGN viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, disebutkan adanya puluhan ribu unit motor listrik untuk satu wilayah, yang kemudian memicu pertanyaan publik terkait jumlah dan peruntukannya.

Menanggapi hal tersebut, Dadan mengonfirmasi bahwa motor listrik tersebut memang merupakan bagian dari dukungan operasional program MBG.

BGN menegaskan pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan program dan anggaran yang telah ditetapkan, serta bertujuan mendukung kelancaran distribusi layanan gizi kepada masyarakat.

Diskominfo Palangka Raya Gelar Monev PPID 2025, Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

“Keberadaan PPID bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel”

Pemkab Seruyan Verifikasi Program TJSLP Sawit untuk Dukung Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Seruyan mendorong penguatan kolaborasi dengan dunia usaha melalui Rapat Verifikasi dan Identifikasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Sawit (TJSLP PBS) Tahun 2025.

Palangka Raya Tambah Regulasi Pelindungan Pekerja Migran, Fairid Naparin: Demi Keamanan Warga

“Terkait pelindungan pekerja migran, kami kebetulan sudah masukan perda sebagai peraturan turunannya"

Kementerian UMKM Siapkan Aturan Perlindungan Pelaku Usaha Digital dan Ojol

“Sekarang ini kita lagi bikin poin-poin aturan tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM berbasis digital. Ini sudah kita bicarakan dengan Kementerian Perekonomian, dan mereka juga sedang menindaklanjuti”

Babinsa Kodim 1016/Palangka Raya dan Warga Kalampangan Gelar Kerja Bakti Perkuat Kemanunggalan TNI-Rakyat

“Anggota Kodim dan masyarakat bahu membahu membersihkan jalan. Kegiatan ini adalah salah satu bukti nyata sekaligus penguatan kemanunggalan TNI dengan Rakyat”

Gubernur Kalteng Tinjau Jembatan Jelai dan Kawasan Shrimp Estate di Sukamara, Dorong Konektivitas dan Ekonomi Daerah

“Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan progres dan kondisi jembatan yang menjadi penghubung penting antarprovinsi. Jembatan Jelai berperan strategis dalam memperkuat konektivitas serta mendukung pembangunan ekonomi lintas wilayah”

PUPR Fokus Perbaikan Jalan dan Irigasi pada Tahun 2026

“Beberapa ruas jalan serta saluran irigasi di sejumlah titik masih memerlukan penanganan lebih intensif. Karena itu, PUPR memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur dasar tersebut agar lebih optimal mendukung aktivitas masyarakat"

Palangka Raya Raih Peringkat Pertama IETPD se-Kalimantan, Pionir Digitalisasi Keuangan Daerah

“Ke depan, kami berkomitmen mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan transaksi keuangan yang lebih akuntabel”

Menteri Mukhtarudin Pastikan Korban TPPO Asal Barito Selatan Segera Dipulangkan

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mempercepat repatriasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) asal Kabupaten Barito Selatan dengan menanggung seluruh proses pemulangan, pendampingan, hingga pengantaran ke rumah keluarga sebagai bagian dari penguatan pelindungan pekerja migran.

Pemko Palangka Raya Buka Assessment Pendidikan Lanjutan PNS, Pendaftaran Ditutup 27 Maret 2026

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membuka pendaftaran Assessment Pendidikan Lanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Popular Articles