PALANGKA RAYA | EnterKal – Peluang peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 mendapat perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pegawai yang telah lama mengabdi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyambut positif peluang tersebut. Menurutnya, sebagian tenaga PPPK paruh waktu telah bekerja selama bertahun-tahun dan masih menantikan kepastian status kepegawaian.
“Tidak sedikit tenaga PPPK paruh waktu yang sudah bertahun-tahun bekerja dan menantikan kepastian status kepegawaian. Bahkan, sebagian di antaranya telah mengabdi hingga 10 tahun, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” ucapnya, Selasa (10/11/2026).
Kepastian Status bagi Pegawai yang Telah Lama Mengabdi
Hatir mengatakan, peluang peningkatan status menjadi kabar menggembirakan bagi pegawai yang selama ini menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan serta kebutuhan masing-masing daerah.
“Selain itu berharap, peluang peningkatan status tersebut dapat direalisasikan pemerintah secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Menurutnya, kepastian status kepegawaian menjadi hal penting bagi tenaga PPPK paruh waktu yang telah lama memberikan kontribusi dalam pelayanan pemerintahan.
CPNS 2027 Juga Diharapkan Dibuka untuk Umum
Di sisi lain, Hatir meminta pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengikuti penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Ia menilai masih banyak generasi muda, baik lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas, yang ingin berkarier dan mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara.
“Mudah-mudahan pada 2027 pemerintah juga bisa membuka penerimaan CPNS untuk umum, karena masih banyak anak-anak muda kita yang menantikan kesempatan tersebut,” lanjutnya.
Hatir berharap kebijakan kepegawaian ke depan dapat memperhatikan dua kebutuhan sekaligus, yakni memberikan kepastian bagi PPPK paruh waktu yang telah lama mengabdi dan membuka ruang bagi generasi muda untuk mengikuti seleksi ASN.
“Karena itu, berharap pemerintah dapat terus memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan pengabdian melalui jalur pemerintahan,” ungkapnya. (Vr)