PALANGKA RAYA | EnterKal – Gelombang aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Pemerintah daerah diminta memetakan kembali kebutuhan pegawai di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar kekosongan jabatan tidak mengganggu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan kebutuhan tenaga baru perlu diperhitungkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pegawai pensiun. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut harus mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia serta kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Kebutuhan tenaga baru perlu diperhatikan agar pelayanan publik dan jalannya pemerintahan tetap berjalan optimal. Terlebih, sejumlah posisi yang ditinggalkan pegawai pensiun perlu diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan,” ucapnya, Selasa (10/11/2026).
Pensiun ASN Perlu Diantisipasi
Hatir menjelaskan, jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun cukup banyak sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan tenaga di lingkungan pemerintah kota.
Menurutnya, kebutuhan pegawai baru perlu menjadi perhatian agar tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Gelombang pegawai yang pensiun cukup banyak. Artinya, untuk mengisi kekosongan tersebut, kemungkinan perlu tenaga-tenaga baru guna mendukung jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penataan kebutuhan ASN bukan perkara sederhana. Sebab, kondisi setiap OPD berbeda. Ada perangkat daerah yang masih mengalami kekurangan pegawai, sementara sebagian lainnya dinilai memiliki jumlah tenaga yang cukup banyak.
BKPSDM Diminta Petakan Kebutuhan OPD
Karena itu, Hatir mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pemetaan serta evaluasi secara menyeluruh.
Langkah tersebut diperlukan agar distribusi pegawai lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah, sekaligus mengidentifikasi posisi yang perlu segera diantisipasi akibat pegawai memasuki masa pensiun.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN tetap berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Hatir juga berharap penataan kepegawaian dilakukan secara tepat dan proporsional. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan pengelolaan anggaran yang terukur.
Ketersediaan SDM yang memadai dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. (Vr)