spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Bamsoet Soroti Tantangan Koperasi, Dorong Model Merek Kolektif

Potensi Koperasi Merah Putih Dinilai Besar, Namun Terkendala Kualitas dan Daya Saing

Jakarta | EnterKal – Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai potensi pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai transformasi koperasi desa cukup besar, namun masih dibayangi berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi tahun 2025, jumlah koperasi di Indonesia mencapai sekitar 220.000 unit, namun tidak semuanya aktif. Sebagian di antaranya stagnan, bahkan hanya tersisa secara administratif tanpa aktivitas ekonomi yang berjalan.

Kontribusi Masih Rendah

Bamsoet menyoroti kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada di kisaran 5 persen, tertinggal dibandingkan negara dengan ekosistem koperasi maju seperti Jepang dan Korea Selatan.

Menurutnya, mayoritas koperasi di Indonesia masih berfokus pada sektor simpan pinjam dengan skala usaha terbatas, sehingga dampaknya terhadap ekonomi riil belum signifikan.

“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kita memiliki jumlah koperasi yang besar, tetapi kualitas dan keberlanjutannya masih lemah. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembenahan koperasi tidak cukup berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi harus menyentuh model bisnis dan daya saing produk,” ujar Bamsoet.

Hambatan Produk dan Branding

Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran buku “Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif” karya Dewi Tenty Septi Artiany di Parle Senayan, Kamis (30/4/2026).

Ia menilai salah satu hambatan utama koperasi produksi adalah belum adanya produk unggulan dengan identitas merek yang kuat.

Banyak koperasi desa memiliki potensi komoditas, mulai dari pertanian hingga kerajinan, namun belum terintegrasi dalam sistem produksi dan pemasaran yang solid.

Merek Kolektif sebagai Solusi

Bamsoet mendorong penerapan konsep merek kolektif sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing koperasi.

Menurutnya, melalui satu merek bersama, koperasi dapat melakukan standarisasi kualitas, efisiensi distribusi, serta penguatan promosi secara terpusat.

“Melalui merek kolektif, anggota koperasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka terhubung dalam satu ekosistem produksi dan pemasaran yang saling menguatkan. Ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan anggota,” katanya.

Koperasi sebagai Motor Ekonomi Lokal

Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih harus berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, tidak hanya sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai pusat produksi, pengolahan, dan distribusi.

“Kita ingin koperasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ketika produk lokal memiliki merek yang kuat dan sistem distribusi yang efisien, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar koperasi,” ujarnya.

Dorong Sinergi Nasional

Bamsoet juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem koperasi.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar koperasi menjadi bagian integral dari sistem ekonomi nasional.

“Jika dikelola dengan serius, Koperasi Merah Putih berbasis merek kolektif dapat menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar program, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” pungkasnya. (Red)

Demo DPRD Kaltim, Massa Soroti Anggaran Mobil Dinas dan Rujab

Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Aksi ini menuntut transparansi anggaran pemerintah daerah, khususnya terkait pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur.

BRIN Siapkan Teknologi Pengolahan Sampah dari Rumah Tangga hingga Kota

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memaparkan kesiapan teknologi pengolahan sampah yang dikembangkan di dalam negeri untuk menjawab persoalan penumpukan sampah di berbagai daerah.

Wapres Gibran Tinjau Langsung Banjir di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan | EnterKal — Wakil Presiden Republik Indonesia...

Pemerintah Terapkan PP TUNAS, Platform Digital Wajib Batasi Akses Anak

Pemerintah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mewajibkan platform digital membatasi akses anak sesuai usia serta memperkuat perlindungan data pribadi anak.

Gubernur Agustiar Sabran Sidak Kantor DPMPTSP, Tegaskan Pelayanan Perizinan Harus Cepat dan Bebas Hambatan

“Saya ingin memastikan bahwa proses perizinan benar-benar sesuai prosedur dan tidak berbelit-belit. Tidak boleh ada praktik yang menyulitkan masyarakat, apalagi yang mencoreng citra pemerintah"

Pemprov Kalteng Evaluasi KHBS, 40 Persen Penerima Tak Layak

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membenahi program strategis daerah, termasuk bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 40 persen penerima program tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

Gubernur Kalteng dan Pangdam XII Tanjungpura Tinjau Kesiapan PSU di Barito Utara

“Kita semua ingin PSU berjalan aman dan lancar. Untuk itu, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta dukungan masyarakat sangat diperlukan"

Buka Puasa Bapenda Bersama REI dan IPPAT, Fairid Tekankan Kolaborasi Pembangunan

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bersama Wakil Wali Kota Achmad Zaini menghadiri buka puasa bersama yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya bersama DPD Real Estate Indonesia (REI) dan Pengda Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Sabtu (28/2/2026).

Presiden Prabowo Luncurkan Sekolah Rakyat, Fairid Naparin Resmikan di Palangka Raya

“Saya mengingatkan kepada kepala sekolah beserta tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran yang terbaik, agar anak-anak mendapatkan pendidikan selayaknya dan tidak kalah dengan SD negeri maupun swasta"

Bapenda Palangka Raya Dorong Kepatuhan Wajib Pajak untuk Kemandirian Fiskal Daerah

“Kesadaran membayar pajak harus tumbuh dari pemahaman bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan, fasilitas publik, dan pelayanan yang lebih baik”

Popular Articles