PALANGKA RAYA | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya didorong mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan bencana setiap tahun. Usulan tersebut mencakup alokasi sebesar 1 persen dari belanja modal dan jasa dalam anggaran daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan dukungan anggaran yang terencana diperlukan agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana.
“Harapan kita dalam penanggulangan bencana ke depan, pemerintah dapat menganggarkan satu persen dari belanja modal dan jasa setiap tahun untuk langkah antisipasi,” ucapnya, Jumat (6/11/2026).
Perda Perlu Diikuti Kebijakan Anggaran
Hatir menjelaskan, usulan alokasi anggaran tersebut telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana yang telah disiapkan.
Karena itu, ia berharap pemerintah kota dapat menindaklanjuti ketentuan tersebut melalui kebijakan penganggaran daerah setiap tahun.
“Semoga nantinya Bapak Wali Kota bersama pemerintah daerah dapat menindaklanjuti perda ini,” ujarnya.
Menurut Hatir, keberadaan regulasi perlu diikuti pelaksanaan nyata, termasuk kepastian dukungan anggaran dalam perencanaan keuangan daerah.
Kesiapsiagaan Membutuhkan Dukungan Berkelanjutan
Dukungan anggaran yang direncanakan secara berkelanjutan dinilai penting untuk menunjang berbagai tahapan penanggulangan bencana. Cakupannya mulai dari pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan ketika bencana terjadi.
Hatir berharap pemerintah kota memberikan perhatian terhadap usulan tersebut agar ketentuan dalam perda dapat diterapkan melalui kebijakan anggaran, bukan hanya menjadi aturan tertulis.
“Harapan kita, ketentuan dalam perda ini bisa ditindaklanjuti melalui penganggaran setiap tahun agar upaya mengantisipasi bencana di Palangka Raya semakin siap,” tutupnya.
Usulan tersebut menempatkan dukungan anggaran tahunan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kesiapsiagaan daerah. Kepastian penerapannya akan bergantung pada tindak lanjut pemerintah melalui proses perencanaan dan penganggaran daerah. (Vr)