PALANGKA RAYA | EnterKal – DPRD bersama Pemerintah Kota Palangka Raya merampungkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebelum batas waktu 15 November. Penyelesaian ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran agar pelaksanaannya dapat dimulai tepat waktu pada 1 Januari 2027.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan pembahasan APBD telah diselesaikan dengan mengacu pada surat terbaru Kementerian Keuangan yang menetapkan batas penyelesaian pada 15 November.
Ia menjelaskan, sebelumnya ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri mengarahkan agar pembahasan APBD diselesaikan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Namun, terdapat ketentuan terbaru dari Kementerian Keuangan yang menjadi acuan dalam penyelesaian pembahasan tahun ini.
“Alhamdulillah, kami DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengacu pada surat Kementerian Keuangan. Sebelum tanggal 15 November, pembahasan sudah kita selesaikan,” ujar Subandi, Rabu (11/11/2026).
Menunggu Evaluasi Gubernur
Setelah pembahasan di tingkat daerah rampung, hasil kesepakatan DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi.
Subandi menjelaskan, hasil evaluasi pemerintah provinsi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah kota, terutama apabila terdapat catatan, saran, maupun masukan yang perlu ditindaklanjuti.
“Kalau evaluasi sudah turun, tentu akan kita bahas kembali apa yang menjadi saran dan masukan dari pemerintah provinsi,” katanya.
Tahapan evaluasi tersebut menjadi bagian penting sebelum APBD ditetapkan dan dilaksanakan. Karena itu, tindak lanjut atas hasil evaluasi perlu dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku.
Anggaran Ditargetkan Siap Awal 2027
Subandi berharap seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan sesuai jadwal sehingga anggaran daerah dapat digunakan untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan sejak awal tahun.
“Kita berharap tanggal 1 Januari 2027 anggaran sudah siap dilaksanakan,” pungkasnya.
Kesiapan pelaksanaan APBD sejak awal tahun diharapkan dapat mendukung kelancaran program pemerintah daerah. Setelah seluruh tahapan evaluasi dan penetapan diselesaikan, perangkat daerah perlu memastikan program serta kegiatan yang telah dianggarkan dapat dijalankan sesuai perencanaan. (Af-Red)