spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Bapenda Palangka Raya Buka Layanan PBB-P2 2026, Pembayaran Kini Cukup Gunakan NOP Tahun Sebelumnya

Palangka Raya | EnterKal — Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali membuka loket pelayanan penerimaan berkas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Layanan ini dibuka untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tahun 2026.

Kepala Bapenda Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurutnya, mulai tahun 2026 proses pembayaran PBB-P2 dibuat lebih sederhana sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi prosedur administrasi yang rumit.

“Pembayaran PBB-P2 tahun 2026 sudah dapat dilakukan. Cukup dengan menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) tahun sebelumnya. Jadi warga tidak perlu lagi mencari berkas baru, cukup menggunakan data yang sudah ada,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Emi menjelaskan, kemudahan tersebut merupakan bagian dari transformasi digital yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan sistem yang telah terintegrasi, masyarakat tidak harus datang langsung dan mengantre di loket pelayanan.

Saat ini, pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform perbankan maupun aplikasi layanan keuangan.

“Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan dalam membayar pajak. Cukup melalui ponsel, kewajiban perpajakan bisa diselesaikan dalam hitungan menit tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Emi mengajak seluruh masyarakat Kota Palangka Raya untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah dengan membayar pajak secara tepat waktu.

Ia menegaskan bahwa setiap kontribusi pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan modal utama untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang semakin maju dan berkembang di masa depan,” pungkasnya. (Red)

Gubernur Lantik KPID Kalteng Periode 2026–2029

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menghadiri pelantikan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah periode 2026–2029 di Aula Jayang Tingang Lantai I Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/5/2026).

Agustiar Ajak Ansor Jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla di Kalteng

Menghadapi puncak musim kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan GP Ansor dan Banser guna mendorong pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan serta meminimalkan dampaknya bagi masyarakat.

BRI Salurkan Rp718,7 Triliun Social Loans hingga 2025, Perkuat Inklusi Keuangan Nasional

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memantapkan perannya sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Hingga Desember 2025, BRI tercatat telah menyalurkan portofolio pinjaman sosial (social loans) sebesar Rp718,7 triliun.

Ekspor Kaltim Melemah, Tapi Neraca Perdagangan Masih Surplus US$1,16 Miliar

“Secara kumulatif sejak Januari hingga April 2025, ekspor kita sudah mencapai US$6,74 miliar”

Pemprov Kalteng Gelar Pasar Murah Jelang Idulfitri, 1.700 Paket Sembako Disubsidi untuk Warga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri melalui pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM)yang digelar di Halaman Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Selasa (10/3/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Pemprov Kaltara Bentuk Tim Khusus Dongkrak PAD

“Kondisi ini tentu merugikan daerah, karena pajak kendaraan justru masuk ke daerah asal pelat kendaraan, bukan ke Kaltara"

Pemko Gelar Operasi Gabungan Tertib Pajak Kendaraan

“Untuk target PAD seluruh objek pajak di Kota Palangka Raya pada 2026 ini sebesar Rp275 miliar"

Dody Irawan Dorong Pengaduan SP4N-LAPOR Ditindaklanjuti Lebih Optimal

Pemkot Palangka Raya mendorong pengaduan warga tidak berhenti pada penyelesaian laporan, tetapi diolah menjadi data untuk menemukan persoalan berulang dan memperbaiki pelayanan.

Wali Kota Fairid Hadiri Paripurna DPRD Palangka Raya Bahas Dua Raperda Inisiatif

“Harapannya, sinergi eksekutif dan legislatif semakin solid. Terutama mampu melahirkan regulasi, peraturan daerah, dan berbagai produk hukum yang lebih baik"

Bapenda Palangka Raya Klarifikasi Isu Penagihan Pajak Kafe TKB Pascakebakaran

Bapenda Kota Palangka Raya menegaskan petugas hanya melakukan verifikasi data untuk memperbarui status wajib pajak Kafe Toko Kopi Bumi pascakebakaran, bukan melakukan penagihan pajak sebagaimana isu yang beredar di media sosial.

Popular Articles