Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Bapenda Palangka Raya Buka Layanan PBB-P2 2026, Pembayaran Kini Cukup Gunakan NOP Tahun Sebelumnya

Palangka Raya | EnterKal — Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali membuka loket pelayanan penerimaan berkas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Layanan ini dibuka untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tahun 2026.

Kepala Bapenda Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurutnya, mulai tahun 2026 proses pembayaran PBB-P2 dibuat lebih sederhana sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi prosedur administrasi yang rumit.

“Pembayaran PBB-P2 tahun 2026 sudah dapat dilakukan. Cukup dengan menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) tahun sebelumnya. Jadi warga tidak perlu lagi mencari berkas baru, cukup menggunakan data yang sudah ada,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Emi menjelaskan, kemudahan tersebut merupakan bagian dari transformasi digital yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan sistem yang telah terintegrasi, masyarakat tidak harus datang langsung dan mengantre di loket pelayanan.

Saat ini, pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform perbankan maupun aplikasi layanan keuangan.

“Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan dalam membayar pajak. Cukup melalui ponsel, kewajiban perpajakan bisa diselesaikan dalam hitungan menit tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Emi mengajak seluruh masyarakat Kota Palangka Raya untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah dengan membayar pajak secara tepat waktu.

Ia menegaskan bahwa setiap kontribusi pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan modal utama untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang semakin maju dan berkembang di masa depan,” pungkasnya. (Red)

Menteri P2MI Tegaskan Arahan Presiden Prabowo: Program Vokasi Migran Masif Mulai 2026

“Ini untuk memastikan Indonesia memasuki era penempatan pekerja migran berbasis keterampilan menengah dan tinggi. Fokus kita bukan lagi kuantitas, melainkan kualitas"

Malam Nisfu Syaban, Pemprov Kalteng Teguhkan Komitmen Pelayanan dan Harmoni Sosial

“Alhamdulillah, kita semua bisa bersama-sama mengisi Malam Nisfu Syaban kali ini dengan Shalat Berjamaah dan Doa Bersama, mendoakan kebaikan untuk kita, untuk Kalimantan Tengah, dan untuk Indonesia”

KemenP2MI Gandeng Pemkab Kobar dan Kampus, Perkuat Pelindungan PMI

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Universitas Antakusuma, dan STIKes Borneo Cendekia Medika, Selasa (7/4/2026).

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik atas Program Pendidikan Huma Betang Capai 97,8 Persen

Transformasi sektor pendidikan di Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo mencatat respons publik yang sangat tinggi. Hasil Survei Teropong Daerah yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Program Pendidikan Huma Betang mencapai 97,8 persen.

Pemko Palangka Raya dan KSP RI Sinergi Dukung Pendidikan Berkualitas

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dari KSP RI. Secara umum kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat berjalan baik, dan kami akan terus memonitor fasilitas agar proses pendidikan semakin optimal”

Bupati Pulang Pisau: Struktur Ramping Harus Dongkrak Kinerja ASN

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menegaskan bahwa penyederhanaan struktur organisasi harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Palangka Raya Terima Audiensi Pedagang TVRI dan Sapma Pemuda Pancasila Kalteng

“Kami sangat mengapresiasi langkah positif ini. Pemerintah Kota terus berupaya menata aktivitas perdagangan agar tetap memberi ruang bagi pelaku usaha, sekaligus menjaga ketertiban dan estetika kota”

Bapenda Palangka Raya Dorong Kepatuhan Wajib Pajak untuk Kemandirian Fiskal Daerah

“Kesadaran membayar pajak harus tumbuh dari pemahaman bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan, fasilitas publik, dan pelayanan yang lebih baik”

Pemprov Kalteng Evaluasi KHBS, 40 Persen Penerima Tak Layak

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membenahi program strategis daerah, termasuk bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 40 persen penerima program tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

Arbert Tombak Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik dan Tata Kelola

“Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika semua pihak memahami hak, kewajiban, serta peran strategisnya”

Popular Articles