Barito Utara | EnterKal – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Utara, Selasa (8/7/2025). Kunjungan yang dipusatkan di Markas Kodim 1013/Muara Teweh ini bertujuan meninjau kesiapan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Agenda diawali dengan ramah tamah dan dilanjutkan pengarahan kepada jajaran TNI. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, khususnya menjelang PSU yang dinilai krusial.
Gubernur Agustiar menegaskan pentingnya soliditas lintas sektor demi kelancaran proses demokrasi. “Kita semua ingin PSU berjalan aman dan lancar. Untuk itu, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta dukungan masyarakat sangat diperlukan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Pangdam Mayjen TNI Jamallulael menekankan kekompakan di level pimpinan harus menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya. “Keberadaan saya di sini bersama Gubernur dan Kapolda menjadi bukti nyata bahwa pimpinan di provinsi ini satu suara dalam menjaga stabilitas. Ini penting, apalagi menjelang PSU yang membutuhkan pengamanan maksimal,” tegasnya.
Pangdam juga menyebut kunjungan ini bertepatan dengan pelepasan prajurit Batalyon 631 ke Papua, sekaligus untuk memantau kondisi keamanan di Barito Utara. Ia mengingatkan KPU dan Bawaslu agar bekerja lebih sigap dan tegas demi menjaga integritas pemilu. “PSU bukan sekadar pengulangan proses pemilu, tetapi ujian konsistensi demokrasi. Kita ingin pastikan pelaksanaannya tidak memicu konflik atau gesekan,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Agussalim Tuo, unsur Forkopimda Kalteng dan Barito Utara, serta jajaran OPD terkait.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan pelaksanaan PSU di Barito Utara dapat berlangsung kondusif, aman, dan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.
