spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Cakupan JKN Tembus 100,18 Persen, Kalteng Raih UHC Award 2026 Kategori Madya

Jakarta | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih pengakuan nasional di sektor kesehatan dengan memboyong Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dalam ajang yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinilai konsisten, inklusif, dan berkelanjutan.

Penghargaan diterima Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, dan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Cakupan 100,18 Persen, Keaktifan 85,24 Persen

Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 100,18 persen. Angka ini menunjukkan seluruh penduduk, termasuk bayi baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan peserta mencapai 85,24 persen.

Kategori Madya dalam UHC Award mensyaratkan:

  • Cakupan kepesertaan di atas 95 persen
  • Tingkat keaktifan minimal 85 persen per bulan
  • Kontribusi pemerintah daerah melalui pembayaran iuran tambahan bagi PBI sedikitnya 18 persen dari total penduduk

Secara fiskal, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat berbagi tanggung jawab pembiayaan iuran bagi 603.075 jiwa peserta PBI. Selain itu, pemerintah provinsi juga menanggung secara mandiri iuran bagi 48.631 jiwa peserta PBI PBPU dan BP.

Suyuti Syamsul menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan.

“Ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun pemerintah daerah. Namun, hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

UHC Bukan Sekadar Angka

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap daerah kategori Madya dapat meningkat menjadi kategori Utama pada tahun berikutnya.

“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus naik menjadi Utama. Sementara daerah yang sudah Utama diharapkan fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan menekankan bahwa UHC bukan sekadar capaian administratif.

“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya K. Hindro Kusumo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah.

“Kami juga mendorong kabupaten/kota yang belum UHC untuk meningkatkan cakupan peserta hingga 100% maupun keaktifan peserta di atas 80% di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Tantangan Ke Depan: Keberlanjutan dan Kualitas Layanan

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan, kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025, serta kontribusi pemerintah daerah terhadap segmen peserta bukan penerima upah.

Secara substantif, capaian UHC Kalteng menunjukkan penguatan jaring pengaman sosial di sektor kesehatan. Namun, tantangan berikutnya bukan lagi semata memperluas cakupan, melainkan menjaga keberlanjutan fiskal serta meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan agar sejalan dengan peningkatan kepesertaan.

Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga selaras dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia.

Dengan cakupan di atas 100 persen dan tingkat keaktifan yang memenuhi ambang nasional, Kalimantan Tengah kini berada pada fase konsolidasi menuju peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata dan berdaya tahan jangka panjang. (Red)

Mukhtarudin Minta Pemda dan Kampus Kalteng Perkuat SDM untuk Kerja Luar Negeri

Kementerian P2MI mendorong pemda dan perguruan tinggi di Kalteng menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan negara tujuan. Melalui pendekatan berbasis permintaan, pelatihan diarahkan pada kompetensi, sertifikasi, dan penempatan melalui jalur resmi.

Mukhtarudin Hadiri Rapat Perdana Satgas Percepatan Ekonomi Nasional

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menghadiri rapat koordinasi perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Golkar Bartim Perkuat Konsolidasi, Nursulistyo Terima Panji Kebesaran

Penyerahan panji kebesaran Partai Golkar kepada Nursulistyo menjadi bagian konsolidasi organisasi untuk memperkuat soliditas pengurus dan kader hingga seluruh wilayah Barito Timur.

Fairid Naparin Pimpin Upacara Hari Santri Nasional 2025 di Palangka Raya

Palangka Raya | EnterKal — Pemerintah Kota (Pemko) Palangka...

Palangka Raya Tambah Regulasi Pelindungan Pekerja Migran, Fairid Naparin: Demi Keamanan Warga

“Terkait pelindungan pekerja migran, kami kebetulan sudah masukan perda sebagai peraturan turunannya"

Pemerintah Terapkan PP TUNAS, Platform Digital Wajib Batasi Akses Anak

Pemerintah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mewajibkan platform digital membatasi akses anak sesuai usia serta memperkuat perlindungan data pribadi anak.

HUT ke-81 RI di Palangka Raya, Fairid Tekankan Pelayanan Publik Berintegritas

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menekankan integritas aparatur, pelayanan publik, dan kolaborasi lintas elemen sebagai bentuk nyata pengabdian dalam mengisi kemerdekaan.

Kabut Asap Palangka Raya, Golkar Bagikan Masker dan Siapkan Cek Kesehatan Gratis

Sebanyak 2.500 masker dibagikan di Jalan Tjilik Riwut KM 1 sebagai tahap awal dari total 10.000 masker yang disiapkan Golkar Palangka Raya. Pembagian akan dikoordinasikan di lima kecamatan, disertai rencana donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Putri Haji Isam Resmi Pegang 15% Saham KFC Indonesia

FAST mengonfirmasi telah melepas 41.877 lembar saham Seri A JAI kepada SFN. Akuisisi ini menjadikan SFN sebagai pemegang 15% saham JAI

Pemerintah Kota Palangka Raya Tekankan Pentingnya Integritas Dimulai dari Keluarga

“Kita semua menyadari bahwa integritas bukan hanya dibangun di lingkungan kerja atau instansi pemerintahan, tetapi juga harus ditanamkan dan dipupuk mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga”

Popular Articles