spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Ekonomi Kaltara 2026 Diproyeksi Tumbuh, Industri Pengolahan Menguat

Di tengah proyeksi perlambatan pertambangan, industri pengolahan dan kawasan industri berpeluang menopang pertumbuhan Kaltara apabila terhubung dengan bahan baku serta tenaga kerja lokal.

Kalimantan Utara | EnterKal – Perekonomian Kalimantan Utara diproyeksikan tumbuh 5,0-5,5 persen pada 2026, namun perlambatan sektor pertambangan mendorong pentingnya sumber pertumbuhan baru dari industri pengolahan dan kawasan industri, Kamis (13/8/2026).

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Mei 2026, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kaltara terutama ditopang sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat penurunan target produksi batubara serta perlambatan permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor.

Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menilai Kaltara perlu memperkuat sektor di luar tambang. Menurutnya, daerah dengan aktivitas industri dan jasa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan daerah yang ekonominya didominasi pertambangan.

“Pertumbuhan ekonomi Kaltara itu lebih dipengaruhi oleh aktivitas non-tambang, karena daerah yang memiliki sektor tambang atau didominasi sektor tambang pertumbuhannya kalah dibandingkan dengan daerah perkotaan yang dipengaruhi aktivitas industri dan jasa,” ungkapnya, Kamis (13/8/2026).

Bulungan Munculkan Sumber Pertumbuhan Baru

Margiyono mencontohkan Tarakan yang dalam beberapa tahun terakhir konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Sementara Bulungan pada 2025 mencatat pertumbuhan sekitar 5,4 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Tarakan yang berada di kisaran 5,2 persen.

Perkembangan Bulungan dipandang sebagai gambaran munculnya sumber pertumbuhan baru di Kaltara. Wilayah itu mulai bergerak dari basis pertanian menuju kawasan industri melalui perkembangan Tanah Kuning, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).

“Bulungan itu memang mengalami sedikit pergeseran dari daerah pertanian, tetap pertaniannya ada, tetapi belakangan juga menjadi daerah industri dengan dibukanya Tanah Kuning, berikut dipengaruhi oleh aktivitas KIHI dan KIPI. Nah, itulah menjadi sumber pertumbuhan baru,” jelasnya.

Laporan BI memproyeksikan sektor industri pengolahan meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi smelter aluminium. Sektor konstruksi juga diperkirakan tetap tumbuh positif karena finalisasi pembangunan kawasan KIHI dan sejumlah proyek strategis lain di Kaltara.

Bahan Baku Lokal Tentukan Manfaat Industri

Menurut Margiyono, pengembangan aluminium dan industri lain tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau nilai produksi. Industri perlu menciptakan keterkaitan dengan perekonomian lokal melalui penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya yang berasal dari Kaltara.

“Kalau kita ingin menciptakan keberlanjutan pertumbuhan yang sustainable, tentunya industri di situ tidak meninggalkan bahan baku lokal,” tegasnya.

Kaltara memiliki sumber daya yang dapat menjadi input industri, mulai dari batubara, gas, minyak, kelapa sawit, kakao, perikanan, hingga rumput laut. Pengolahan sumber daya tersebut di industri hilir dinilai dapat menciptakan nilai tambah lebih besar dibandingkan penjualan sebagai komoditas mentah.

“Kalau bahan baku lokal itu diolah, maka dengan sendirinya akan terjadi transformasi ekonomi dari produsen primer, input primer itu akan menjadi produsen barang jadi,” terangnya.

Margiyono memperkirakan pengolahan input barang mentah yang nilainya hampir Rp63 triliun dapat meningkatkan nilai ekonominya hingga tiga atau empat kali lipat. Dampaknya, menurut dia, dapat mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan.

“Kalau input barang mentah yang nilainya hampir Rp63 triliun itu diolah, bisa tiga kali lipat, empat kali lipat nilainya. Dampaknya akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” imbuhnya.

Kaltara Diminta Tidak Hanya Jadi Lokasi Produksi

Margiyono mengingatkan agar industri aluminium di Kaltara tidak hanya menjadikan daerah sebagai lokasi produksi, sementara bahan baku, modal, dan tenaga kerjanya berasal dari luar daerah. Kondisi itu dinilai dapat memperkecil manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal.

“Kalau aluminiumnya dari luar, yang untung produsennya. Kalau produsennya di luar Kalimantan atau apalagi di luar negeri, yang untung pemiliknya. Kita hanya menjadi daerah yang menjadi produsen kemudian menerima limbahnya dan tidak menerima apa-apa,” ujarnya.

Ia menilai pertanyaan mendasar dalam pengembangan kawasan industri bukan hanya jenis industri yang dibangun, tetapi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari aktivitas tersebut.

“Pertanyaan yang paling mendasar, kita dapat apa? Kita ini sedang melayani siapa?” lanjutnya.

Ekosistem ekonomi lokal, menurut Margiyono, dapat terbentuk jika bahan baku berasal dari petani, nelayan, pekebun, atau pelaku usaha lokal dan kemudian diolah industri di Kaltara dengan tenaga kerja lokal.

“Kalau input lokal diolah, pabriknya yang bekerja orang lokal, petaninya orang lokal, nelayannya orang lokal, pekebunnya orang lokal. Berarti terjadi bangkitan ekonomi yang sangat besar,” katanya.

Pengembangan kawasan industri juga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dan infrastruktur energi, transportasi, serta komunikasi agar aktivitas industri dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Pertumbuhan ini membutuhkan dukungan berbagai kebijakan, baik kebijakan fiskal pemerintah maupun optimalisasi infrastruktur, apakah itu infrastruktur energi, transportasi, termasuk juga infrastruktur komunikasi,” pungkasnya. (Red)

Pemko Palangka Raya Perluas Tapping Box untuk Transparansi Pajak

“Pemasangan Tapping Box tersebut sebagai bagian dari penerapan digitalisasi pemungutan pajak daerah yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha sekaligus meningkatkan transparansi pajak restoran"

TP PKK Kota Palangka Raya Fokus pada Pemberdayaan Keluarga dan Pelayanan Dasar

“Kami ingin menciptakan keluarga yang tangguh dan produktif. Pemberdayaan adalah kunci untuk memperkuat pondasi ekonomi rumah tangga"

Pemprov dan DPRD Kalteng Bahas Agenda Legislasi hingga Penanganan Karhutla

Pembukaan Masa Persidangan I menjadi momentum Pemprov dan DPRD Kalteng memperkuat koordinasi, dengan fokus pada penanganan karhutla dan percepatan proyek pemerintah yang realisasinya hingga Agustus baru 38 persen.

Bupati Seruyan Tinjau Rencana Penggunaan Dana Hibah oleh Pramuka dan KONI

“Setiap program yang dibiayai dengan dana hibah harus dievaluasi dan dinilai secara menyeluruh oleh dinas terkait. Tujuannya agar penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat”

Satpol PP Palangka Raya Tutup Sementara Enigma Lounge & KTV karena Beroperasi Saat Ramadan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya menutup sementara Tempat Hiburan Malam (THM) Enigma Lounge & KTV setelah kedapatan masih beroperasi pada bulan Ramadan.

Indonesia Jadi Negara Pertama Atur Perlindungan Anak di Platform Game

Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan regulasi perlindungan anak hingga ke platform game melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

UMPR Gelar Wisuda 2026, Luncurkan D-1 Pertanian dan Bangun Hall

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya menggelar Wisuda Gelombang I Tahun 2026 yang dirangkai dengan peluncuran Program Diploma I (D-1) Pertanian serta peletakan batu pertama pembangunan UMPR Hall, Kamis (23/4/2026).

Wali Kota Fairid Tegaskan Peran Strategis PGRI dalam Transformasi Pendidikan

“PGRI adalah garda terdepan dalam mengawal kebijakan pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Perannya sangat vital, bukan hanya dalam mengajar, tapi juga membentuk karakter dan menjadi agen perubahan di masyarakat"

SBY Ingatkan Potensi Perang Dunia ke-3, Soroti Pelanggaran Hukum Internasional

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan dunia mengenai potensi terjadinya Perang Dunia ke-3 akibat meningkatnya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan sejumlah negara besar.

Fairid-Zaini Menang Telak di Pilkada Palangka Raya 2024, Komitmen Bangun Kota Semakin Keren

“Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya yang telah berpartisipasi pada pilkada tahun ini. Kemenangan ini bukan milik kami saja, tapi milik kita semua. Kini saatnya bersatu kembali untuk membangun Kota Palangka Raya yang semakin Keren”

Popular Articles