PALANGKA RAYA | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengarahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat pelayanan dasar, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo saat menyampaikan jawaban pemerintah provinsi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelumnya disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Kamis (10/9/2026).
Dalam arah kebijakan anggaran, Pemprov Kalteng memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pertanian, dan ketahanan pangan.
“Setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” demikian ditegaskan Pemerintah Provinsi dalam jawaban atas pandangan Fraksi Partai Gerindra.
Infrastruktur dan Layanan Dasar Jadi Prioritas
Di bidang infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada sisa Tahun Anggaran 2026, perhatian diberikan pada koridor logistik utama dan jalan penghubung sentra produksi perdesaan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya ekonomi, memperlancar akses masyarakat, dan mendukung distribusi hasil produksi dari wilayah perdesaan ke pasar.
Di sektor kesehatan, Pemprov Kalteng mendorong pemerataan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, obat-obatan, serta penguatan sistem rujukan.
Penguatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, pelayanan kesehatan bergerak, serta pemanfaatan telemedisin menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Pendidikan Didorong Lebih Terjangkau
Di bidang pendidikan, Program Huma Betang Sejahtera (KHBS) diarahkan untuk memperluas akses pendidikan melalui bantuan biaya sekolah dan bantuan biaya kuliah bagi masyarakat sesuai kriteria penerima manfaat.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi hambatan ekonomi dan mencegah anak putus sekolah.
Pemprov Kalteng juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta optimalisasi teknologi pembelajaran agar pendidikan semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja.
UMKM dan Sektor Produktif Didorong Ciptakan Nilai Tambah
Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, pemerintah daerah mendorong pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, perluasan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, serta kemitraan dengan industri besar diharapkan membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
“Nilai tambah ekonomi diharapkan dapat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat,” demikian disampaikan dalam jawaban Pemerintah Provinsi atas pandangan Fraksi Partai Gerindra.
Karhutla dan Daya Beli Jadi Perhatian
Dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemprov Kalteng memperkuat langkah perlindungan masyarakat.
Upaya tersebut mencakup stabilisasi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, penguatan pencegahan karhutla, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli.
Pemantauan harga bahan pokok dilakukan secara harian untuk mendeteksi potensi kenaikan harga dan gangguan distribusi, disertai pengawasan pasar bersama TPID dan Satgas Pangan.
Jaring pengaman sosial juga diperkuat melalui percepatan bantuan tunai dan bantuan pangan dalam Program KHBS bagi keluarga terdampak.
Pemerintah mendorong pertanian tanpa bakar, diversifikasi mata pencaharian, penguatan UMKM, akses permodalan, serta program padat karya bagi masyarakat lokal.
Efisiensi Diarahkan ke Belanja Nonprioritas
Pemprov Kalteng menegaskan efisiensi anggaran dilakukan pada kegiatan nonprioritas dan tidak diarahkan untuk mengurangi pelayanan dasar maupun program prioritas masyarakat.
Penyesuaian anggaran justru ditujukan agar belanja daerah lebih fokus pada kebutuhan yang paling dekat dengan masyarakat.
Seluruh program dan kegiatan akan terus dievaluasi berdasarkan hasil dan dampaknya, bukan semata-mata dari besarnya serapan anggaran.
Dengan arah tersebut, Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih merata dan berkeadilan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong. Hadir para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, tenaga ahli DPRD, kepala OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta pimpinan perbankan/BUMD. (Red)