Jakarta | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha untuk merealisasikan rencana pembangunan jaringan kereta api di Kaltara. Pemerintah daerah menilai peningkatan investasi perlu diikuti kesiapan infrastruktur, sementara kelayakan investasi, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan masih harus dimatangkan.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang saat membuka rapat tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi di Kaltara mencapai sekitar Rp14,3 triliun atau 46,78 persen dari target tahunan Rp30,55 triliun.
“Capaian ini bukan hanya angka. Ini menunjukkan Kaltara memiliki potensi ekonomi yang besar dan semakin dipercaya sebagai tujuan investasi,” ujar Zainal.
Investasi Meningkat, Konektivitas Perlu Diperkuat
Zainal mengatakan meningkatnya minat investasi dalam beberapa bulan terakhir perlu diimbangi penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung agar aktivitas ekonomi dapat berkembang lebih cepat.
Salah satu infrastruktur strategis yang dibahas adalah jaringan kereta api. Namun, pemerintah daerah menekankan proyek tersebut tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pembangunan, melainkan membutuhkan kajian dan kerja sama yang matang.
PT INTRA sebagai pihak inisiator diminta membangun komunikasi secara intensif dan terbuka dengan perusahaan yang berpotensi menjadi pengguna jasa maupun operator.
“Yang kita cari adalah kerja sama yang memberikan manfaat dan keuntungan secara adil bagi semua pihak,” katanya.
Menurut Zainal, pemerintah membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, sedangkan dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai efisiensi dan manfaat ekonomi dari investasi tersebut.
Kelayakan Investasi Jadi Tahapan Penting
Pemprov Kaltara menempatkan kelayakan investasi sebagai salah satu aspek penting sebelum rencana pembangunan masuk ke tahap berikutnya.
Pembahasan teknis juga harus memastikan rencana pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin membangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya,” tegasnya.
Pemprov Kaltara menyatakan siap memfasilitasi komunikasi antara PT INTRA, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Pemerintah berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan skema kerja sama yang lebih jelas sehingga rencana pembangunan jaringan kereta api dapat bergerak dari tahap kajian menuju tahapan berikutnya.
“Pemerintah siap memfasilitasi dan mempertemukan para pihak. Kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi agar rencana ini bisa terwujud,” ujar Zainal.
Pertambangan dan Sawit Jadi Calon Pengguna
Zainal juga meminta dukungan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara. Kedua sektor tersebut dinilai berpotensi menjadi pengguna utama angkutan kereta api.
Keterlibatan calon pengguna sejak tahap perencanaan menjadi penting agar pembangunan infrastruktur nantinya memiliki kebutuhan angkutan yang jelas dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah maupun dunia usaha.
Zainal berharap komitmen pemerintah, pengembang, dan dunia usaha dapat membawa rencana tersebut menuju tahap yang lebih konkret.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Insyaallah kereta api pertama di Kalimantan bisa dimulai dari Kaltara,” pungkasnya. (Red)