Jakarta | EnterKal – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah memperkuat penyiapan sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Dorongan tersebut disampaikan Mukhtarudin dalam Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) dalam rangka Program Peningkatan Kapasitas Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri yang digelar secara daring, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar yang mewakili Bupati Kotawaringin Barat, Rektor Universitas Antakusuma (UNTAMA) Prof. Dr. M. Fatchurahman, M.Psi., M.Pd., jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, serta civitas akademika perguruan tinggi di Kalteng.
Kebutuhan Global Harus Diikuti Kompetensi
Mukhtarudin mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, serta sesuai kebutuhan pasar global.
“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita untuk memperluas akses informasi dan peluang-peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menurutnya, peluang kerja internasional menjadi semakin strategis ketika Indonesia memiliki populasi usia produktif yang besar, sementara sejumlah negara menghadapi fenomena aging population.
Namun, bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila tidak diikuti peningkatan kualitas SDM.
“Usianya produktif tetapi SDM-nya tidak produktif, ini bisa menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” tutur Menteri.
Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi didorong bersama-sama menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap dan mental sesuai kebutuhan dunia kerja.
Pasar Kerja Menuntut Bahasa dan Sertifikasi
Mukhtarudin mengatakan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri cukup besar, tetapi peluang tersebut disertai persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi calon pekerja.
“Dari sisi demand, kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi. Tetapi demand yang tinggi ini harus diikuti persyaratan kompetensi, paling minimal bahasa, kemudian keterampilan teknis yang tersertifikasi,” ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja global dan kompetensi sebagian lulusan pendidikan di Indonesia, termasuk lulusan SMK dan perguruan tinggi.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah menggunakan pendekatan demand-driven atau berbasis permintaan dalam menyiapkan calon pekerja migran.
“Paradigma berpikirnya kita balik. Sektornya ada dulu, negaranya ada dulu, demand-nya ada dulu, baru kita latih. Demand (permintaan) ini membutuhkan kompetensi seperti apa, baru kita latih seperti apa,” jelas Mukhtarudin.
Dengan pendekatan tersebut, pelatihan diarahkan berdasarkan kebutuhan sektor dan negara tujuan, bukan sekadar menyiapkan peserta tanpa kepastian kebutuhan pekerjaan.
“Jadi, latih, kompeten, tempatkan. Bukan hanya dilatih kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegas Mukhtarudin.
SMK Go Global Targetkan 500.000 Peserta
Salah satu program yang disiapkan pemerintah adalah SMK Go Global sebagai bagian dari Asta Mandala SMK Go Global.
Program tersebut menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil pada periode 2026–2029. Target terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 peserta dari masyarakat umum.
Target tersebut dibagi secara bertahap, yakni 40.000 orang pada 2026, 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada 2029.
Data tersebut juga telah disampaikan Kementerian P2MI dalam peluncuran SMK Go Global pada Agustus 2026. Program dirancang untuk membekali calon pekerja dengan kompetensi teknis, bahasa, dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Bidang pekerjaan yang disiapkan antara lain caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, serta sektor lain sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Pada gelombang pertama pendaftaran SMK Go Global yang dibuka 12–22 Agustus 2026, pemerintah mencatat 14.523 pendaftar dan 3.340 peserta dinyatakan lolos setelah melalui tahapan verifikasi administrasi, tes tertulis, dan wawancara.
Jalur Resmi Jadi Bagian Pelindungan
Selain kompetensi, Mukhtarudin menekankan pentingnya memastikan calon pekerja migran berangkat melalui mekanisme resmi.
Pemerintah daerah diminta aktif memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri sehingga calon pekerja tidak mudah terjebak penempatan nonprosedural.
“Yang repot itu kalau bekerja tidak prosedural, tidak aman, tidak melalui Disnaker, tidak melalui KP2MI, tidak melalui penempatan yang prosedural. Itu yang berbahaya,” beber Mukhtarudin.
Sebaliknya, pekerja migran yang berangkat melalui mekanisme resmi akan mendapatkan pelindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama dia bekerja secara prosedural, insyaallah aman dan bekerja secara bermartabat di negara orang,” tandas Menteri Mukhtarudin.
Mukhtarudin berharap sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan Kementerian P2MI dapat membentuk ekosistem penyiapan calon pekerja migran di Kalimantan Tengah.
Kolaborasi tersebut diarahkan agar peluang kerja internasional dapat diisi tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi, keterampilan, sertifikasi, serta berangkat melalui jalur resmi. (Fj-Red)