spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Kebijakan HGBT Terbukti Berdampak Positif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

JAKARTA– Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 tersebut sangat berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi nasional.

“Kita bisa lihat HBGT yang diberikan kepada PLN mendukung ketahanan energi nasional,” tutur Anggota Komisi XII DPR ini, Kamis 23 Januari 2025.

Di sisi lain, kata Mukhtarudin, HGBT yang diterapkan untuk sektor pupuk sangat berkontribusi terhadap ketahanan pangan Nasional.

Artinya, politisi Dapil Kalteng ini bilang kehadiran HGBT terbukti memberikan multiplier effect yang besar diantaranya investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja domestik.

“Fraksi Golkar Senayan selalu mendorong sekaligus mendukung pemerintahan saat ini tetap berkomitmen terhadap penguatan industri nasional agar semakin kompetitif, efisien, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.

Diketahui, keinginan untuk melanjutkan HGBT untuk beberapa sektor industri beberapa kali diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang.

Agus selalu menekankan gas merupakan komponen krusial dalam industri. Selain urusan harga, jaminan ketersediaan suplai gas bumi untuk industri juga perlu menjadi perhatian.

“Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” kata Agus Gumiwang.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar AS per MMBtu, sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS.

Ketum Golkar menyebut kemungkinan kebijakan harga gas bumi murah untuk tujuh sektor industri itu akan berlaku selama lima tahun, tetapi bakal dievaluasi setiap tahun.

“Kami membuatnya antara bukan setahun, tetapi mungkin beberapa tahun, apakah lima tahun dilakukan evaluasi, tetapi dia akan evaluasi per tahun,” kata Bahlil.

HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024.

Berkat kebijakan itu, tujuh sektor industri penerima HGBT dapat membeli gas bumi dengan harga 6 dolar AS per MMBtu.

Fairid Luncurkan Beasiswa 2026 dan Program Kampung Keren

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, secara resmi meluncurkan program beasiswa Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2026, Kamis (2/4/2026).

Wali Kota Hadiri Kick Off SERAMBI dan GPM, Respons Inflasi 4,61 Persen Jelang Ramadan

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menghadiri Kick Off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (19/2/2026).

Komdigi Putus Akses Sementara Grok, Cegah Pornografi Berbasis AI

“Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital"

Cabai Merah Naik Rp5 Ribu, Pemko Pastikan Inflasi Palangka Raya Tetap Terkendali

“Kenaikan komoditas cabai merah biasanya terjadi akibat adanya permintaan tinggi dari pedagang dan pelaku usaha kuliner”

Gerebek Si Tajam Jadi Upaya Kolaboratif Tekan Risiko Stunting di Palangka Raya

Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan berbasis masyarakat. Salah satunya dilakukan lewat kegiatan Gerakan Berkunjung Silaturahmi Satu Jam Cegah dan Atasi Stunting (Gerebek Si Tajam) di Posyandu Teratai, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Jumat (8/5/2026).

Pemko Palangka Raya dan Alfamart Kolaborasi Tingkatkan Kapasitas Pelaku UMKM

“Langkah ini adalah contoh kolaborasi yang baik. Dunia usaha dan pemerintah harus berjalan bersama dalam mendorong kemajuan pelaku UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing”

GPM Serentak Digelar, Pemprov Kalteng Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan dan HBKN 2026

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Ada subsidi yang diberikan, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per komoditas”

Pemkab Lamandau Tetapkan Tiga Fokus Utama Pembangunan 2026: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

“Kami berterima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan masukan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Ini sangat penting untuk penyempurnaan dokumen perencanaan kita"

Pemkab Murung Raya Angkat 1.313 PPPK Paruh Waktu

“Bapak dan Ibu yang mendapat kesempatan menjadi PPPK harus bersyukur dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat"

Bupati Heriyus Lantik Pj Sekda dan 60 Pejabat di Lingkungan Pemkab Murung Raya

“Saya berharap para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan dapat melaksanakan tugas barunya dengan penuh dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan, serta menjadi teladan bagi para staf di lingkungan kerjanya"

Popular Articles