spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Kebijakan HGBT Terbukti Berdampak Positif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

JAKARTA– Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 tersebut sangat berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi nasional.

“Kita bisa lihat HBGT yang diberikan kepada PLN mendukung ketahanan energi nasional,” tutur Anggota Komisi XII DPR ini, Kamis 23 Januari 2025.

Di sisi lain, kata Mukhtarudin, HGBT yang diterapkan untuk sektor pupuk sangat berkontribusi terhadap ketahanan pangan Nasional.

Artinya, politisi Dapil Kalteng ini bilang kehadiran HGBT terbukti memberikan multiplier effect yang besar diantaranya investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja domestik.

“Fraksi Golkar Senayan selalu mendorong sekaligus mendukung pemerintahan saat ini tetap berkomitmen terhadap penguatan industri nasional agar semakin kompetitif, efisien, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.

Diketahui, keinginan untuk melanjutkan HGBT untuk beberapa sektor industri beberapa kali diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang.

Agus selalu menekankan gas merupakan komponen krusial dalam industri. Selain urusan harga, jaminan ketersediaan suplai gas bumi untuk industri juga perlu menjadi perhatian.

“Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” kata Agus Gumiwang.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar AS per MMBtu, sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS.

Ketum Golkar menyebut kemungkinan kebijakan harga gas bumi murah untuk tujuh sektor industri itu akan berlaku selama lima tahun, tetapi bakal dievaluasi setiap tahun.

“Kami membuatnya antara bukan setahun, tetapi mungkin beberapa tahun, apakah lima tahun dilakukan evaluasi, tetapi dia akan evaluasi per tahun,” kata Bahlil.

HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024.

Berkat kebijakan itu, tujuh sektor industri penerima HGBT dapat membeli gas bumi dengan harga 6 dolar AS per MMBtu.

Bupati Katingan Paparkan RDTR Pulau Malan dan Kota Kasongan di Rakor Lintas Sektor ATR/BPN

“RDTR menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang, khususnya dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA”

Indonesia Siapkan Roadmap AI 2026–2029 dan Regulasi Berbasis Risiko

Menkomdigi Meutya Hafid mendorong Meaningful AI yang terukur dampaknya, dari produktivitas dan layanan publik hingga inklusi, daya saing, serta ketahanan masyarakat.

BRI Salurkan Rp718,7 Triliun Social Loans hingga 2025, Perkuat Inklusi Keuangan Nasional

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memantapkan perannya sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Hingga Desember 2025, BRI tercatat telah menyalurkan portofolio pinjaman sosial (social loans) sebesar Rp718,7 triliun.

KemenP2MI dan Lemhannas Perkuat Wawasan Kebangsaan CPMI

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia resmi memperkuat kurikulum pembekalan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui kerja sama strategis dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Gubernur Agustiar Sabran Buka Rakerwil BKPRMI Kalteng, Dukung Peran Strategis Remaja Masjid dalam Pembangunan Daerah

“Rakerwil ini bukan hanya ajang konsolidasi program, tapi juga momentum untuk memperkuat peran strategis BKPRMI sebagai lokomotif pembinaan moral generasi muda Islam yang mandiri, unggul, dan berakhlak mulia"

Fairid Naparin Kunjungi Korban Kebakaran Mendawai I, Serahkan Bantuan

Kebakaran di Jalan Mendawai I berdampak pada lima kepala keluarga atau 26 jiwa, dengan dua balita meninggal dunia; Pemkot Palangka Raya menyalurkan bantuan dan menyiapkan koordinasi penanganan pascakebakaran.

ASN Kalteng Rayakan Paskah, Linae: Perkuat Integritas dan Pelayanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar ibadah rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirangkaikan dengan perayaan Paskah di Aula Jayang Tingang, Rabu (15/4/2026).

DPRD Palangka Raya Minta Tapal Batas Kalampangan-Kameloh Baru Segera Tuntas

Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya meminta penyelesaian batas Kelurahan Kalampangan dan Kameloh Baru mengacu pada data, dokumen valid, serta kondisi geografis di lapangan.

KemenP2MI Canangkan Gerakan Nasional Migran Aman di Seluruh Indonesia

Gerakan nasional ini menjadi langkah besar pemerintah memperkuat pelindungan pekerja migran dari desa hingga ruang digital

PJU Belum Merata, DPRD Minta Pemkot Palangka Raya Petakan Titik Gelap

Aspirasi warga, terutama dari Dapil II, mendorong perlunya pendataan ruas jalan yang minim penerangan serta perbaikan lampu rusak agar fasilitas PJU berfungsi secara merata.

Popular Articles