EnterKal — Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyatakan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran sentral dalam pembentukan agenda baru World Summit on the Information Society (WSIS). Pernyataan itu disampaikannya dalam Forum Ministerial Round Table WSIS yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Rabu (9/7/2025).
Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Meutya menekankan bahwa WSIS harus bertransformasi menjadi forum global yang tidak hanya fokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan keberlanjutan.
“Kita harus mengubah kesenjangan digital menjadi keuntungan digital. Visi WSIS harus diwujudkan, yaitu teknologi digital yang memberdayakan seluruh umat manusia tanpa meninggalkan siapa pun,” tegas Meutya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/7/2025).
Ia menggarisbawahi empat agenda strategis yang dinilai krusial untuk masa depan WSIS: etika kecerdasan artifisial (AI), eksplorasi ruang angkasa yang berkelanjutan, perlindungan anak di ranah digital, serta pengembangan ekonomi digital yang berbasis lingkungan hidup.
Meutya juga mendorong negara-negara peserta WSIS untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital global yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. “Semua negara anggota perlu bersinergi agar teknologi digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali,” ujarnya.
Indonesia, lanjut Meutya, telah mengadopsi prinsip-prinsip WSIS ke dalam regulasi nasional. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Selain itu, Pemerintah juga tengah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional serta memperluas akses internet di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan dukungan teknologi satelit.
Forum WSIS kali ini dihadiri oleh menteri komunikasi dan digital dari sejumlah negara, termasuk Azerbaijan, Rusia, Tiongkok, Kuba, Burkina Faso, Guinea, Burundi, dan Gabon, sebagai bentuk komitmen bersama terhadap tata kelola digital global yang inklusif dan berkeadilan. (komdigi)