PP 28/2025: Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital yang Aman, Inklusif dan Berdaulat

Masyarakat Seruyan Anti Korupsi (MSAK) resmi melaporkan mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Baung berinisial H.E ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan, Selasa (12/5/2026).

“UPT PPA memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Diperlukan sinergi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, layanan kesehatan, dan psikolog, agar layanan ini berjalan maksimal"

“Kami dari jajaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersyukur bisa berkunjung ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka memperkuat kerja sama dan sinergitas kita dalam pelayanan kepada pekerja migran”

“Anak-anak muda perlu dibentengi dengan kecerdasan emosional dan intelektual agar mampu menangkal pengaruh negatif seperti radikalisme, narkoba, perjudian daring, pinjaman ilegal, dan konten pornografi yang semakin marak di era digital saat ini"

“Kita ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk mewujudkan tata kelola daerah yang baik"

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun Anggaran 2025, memperpanjang capaian positif menjadi 12 kali berturut-turut sekaligus menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Saya sering bilang, “Jadilah manusia independen.” Maksudnya, jangan sampai kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Harus minta izin untuk segala hal, takut salah sedikit langsung kena semprot, dan ujung-ujungnya nggak punya kendali atas diri sendiri. Rasanya seperti boneka yang dikendalikan orang lain. Nggak enak, kan?

“Untuk target PAD seluruh objek pajak di Kota Palangka Raya pada 2026 ini sebesar Rp275 miliar"

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi melepas distribusi bantuan sosial (bansos) yang merupakan bagian dari Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (20/2/2026). Pelepasan ini menandai dimulainya penyaluran bantuan terintegrasi kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh wilayah Kalteng.

“Kami ingin memastikan pembangunan Lewu Bahalap ini tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berkualitas dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Lewu Bahalap adalah simbol kearifan lokal yang harus kita jaga dan kembangkan bersama”