spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Satpol PP Palangka Raya Tertibkan 25 Reklame Tak Berizin

Palangka Raya | EnterKal — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya melakukan penertiban reklame tak berizin di sejumlah titik wilayah kota, Senin (6/4/2026).

Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Berlianto, mengatakan penertiban ini merupakan bagian dari penegakan aturan daerah terkait pemasangan reklame di ruang publik.

“Penertiban ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat,” ujarnya.

25 Reklame Diamankan

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sebanyak 25 reklame yang tidak memiliki izin resmi.

Salah satu lokasi penertiban berada di kawasan Jalan Adonis Samad, di mana ditemukan 10 tiang besi reklame tanpa izin.

Dari jumlah tersebut, lima unit dilakukan penyegelan, sementara satu unit diamankan untuk proses lebih lanjut.

Imbau Pelaku Usaha Taat Aturan

Berlianto mengimbau para pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi regulasi yang berlaku dalam pemasangan reklame.

“Dengan adanya penertiban ini diharapkan para pemilik usaha dapat lebih memahami dan menaati regulasi yang berlaku, sehingga penataan ruang kota dapat terjaga,” katanya.

Pemerintah Kota Palangka Raya berharap penertiban ini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. (MC-Red)

Manjawet Uwei di FBIM 2026, Anyaman Rotan Dayak Dirawat Generasi Baru

Tradisi anyaman rotan kembali dihidupkan melalui lomba budaya yang mempertemukan kreativitas, filosofi, dan identitas masyarakat Dayak

Program Sekolah Rakyat Dimulai, Prabowo Ingin Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Gratis Berasrama

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan”

Bupati Seruyan Resmi Lepas Keberangkatan Jemaah Calon Haji 2025

“Tahun ini, pemerintah daerah menyediakan pesawat carter dari Sampit menuju embarkasi Banjarmasin. Ini adalah bentuk nyata perhatian kami agar jemaah lebih mudah dan nyaman dalam melakukan perjalanan”

Jadilah Manusia Independen

Saya sering bilang, “Jadilah manusia independen.” Maksudnya, jangan sampai kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Harus minta izin untuk segala hal, takut salah sedikit langsung kena semprot, dan ujung-ujungnya nggak punya kendali atas diri sendiri. Rasanya seperti boneka yang dikendalikan orang lain. Nggak enak, kan?

Mobil Dinas Rp8,49 Miliar Dikembalikan, Pemprov Kaltim Pastikan Proses Tuntas Administratif

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan proses pengembalian mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud senilai Rp8,49 miliar telah tuntas secara administratif, di tengah sorotan publik terkait efisiensi anggaran.

Subandi: Pembayaran PBB Wujud Dukungan Nyata Masyarakat terhadap Pembangunan Kota

“Pembayaran PBB oleh masyarakat akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur"

Fairid Bidik Atlet Potensial di Porprov XIII Kalteng

Pemerintah Kota Palangka Raya menilai Porprov XIII Kalimantan Tengah 2026 bukan hanya ajang perebutan prestasi, tetapi juga momentum strategis untuk menemukan dan membina atlet potensial menuju level nasional.

30.000 Aduan Masuk, Pemprov Kalteng Perketat Validasi KHBS Lewat Kanal Pengaduan dan 1.432 Relawan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka kanal pengaduan resmi untuk memperkuat akurasi dan transparansi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Langkah ini disertai lonjakan partisipasi publik yang signifikan.

Enam Mahasiswa Palangka Raya Terima Beasiswa Tahap II ke Polifurneka Kendal

“Palangka Raya memiliki sumber daya kayu dan kreativitas yang besar. Melalui pendidikan di Polifurneka, anak-anak kita akan belajar dari hulu ke hilir, mulai dari desain, produksi, hingga pemasaran”

Pemkot Perkuat Integritas dan Kapasitas ASN Pelayanan Publik

“Peningkatan mutu pelayanan publik sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pelayanan yang lambat, diskriminatif, atau tidak transparan dapat merusak citra pemerintahan”

Popular Articles