Jakarta | EnterKal – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi sindiran Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Sitorus, yang menyebut Golkar memiliki kecenderungan selalu berada di pihak penguasa meskipun kalah dalam kontestasi pemilihan presiden.
Menurut Sarmuji, pengalaman politik Golkar justru menunjukkan bahwa partainya beberapa kali berada di luar pemerintahan, namun pada akhirnya kembali diajak bergabung karena dianggap mampu memperkuat stabilitas pemerintahan.
“Golkar kan pernah berada di luar. Tapi kekuasaan yang justru menarik ke dalam,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
Ia menilai hal tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan Golkar di pemerintahan bukan semata-mata karena mengejar kekuasaan, melainkan karena dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan oleh pemerintah.
“Itu menunjukkan bahwa yang berkuasa pun membutuhkan Golkar untuk memperkuat pemerintahan,” tambahnya.
Singgung Pemadaman Listrik
Selain merespons kritik terkait posisi politik Golkar, Sarmuji juga menanggapi pernyataan Deddy yang meminta Golkar lebih fokus mengurus persoalan pemadaman listrik di berbagai daerah.
Menurut Sarmuji, persoalan kelistrikan merupakan isu publik yang menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk Golkar.
Meski secara teknis berada dalam kewenangan PT PLN (Persero), Sarmuji mengatakan Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, tetap memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Kalau itu urusan semua lah. Meskipun secara teknis itu wilayah PLN, kami tetap akan memperhatikan urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut Golkar akan mendorong komisi terkait di DPR untuk meminta penjelasan dari direksi PLN mengenai berbagai persoalan pemadaman listrik yang terjadi.
PDIP: Tidak Candu Kekuasaan
Sebelumnya, Deddy Sitorus melontarkan kritik terhadap pernyataan Sarmuji yang mempertanyakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Menurut Deddy, PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan sebagaimana yang menurutnya terjadi pada sejumlah partai politik yang selalu berupaya berada di dalam pemerintahan.
“PDIP bukan Golkar yang kalah atau menang maunya ikut berkuasa. Kita tidak punya bakat candu kekuasaan, tanpa berkuasa akan mati atau tak berkembang,” kata Deddy.
Ia menilai posisi di luar pemerintahan merupakan pilihan politik yang sah dalam sistem demokrasi dan tetap memiliki peran penting sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Deddy, partai yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan kritik dan masukan demi menjaga keseimbangan demokrasi.
Hormati Pilihan Politik
Menanggapi pernyataan tersebut, Sarmuji menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati sikap politik PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan.
Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sejauh mana fungsi penyeimbang yang dijalankan partai berlambang banteng tersebut.
“Di pernyataan saya kan saya menghormati posisi politik PDI Perjuangan. Dan saya katakan biarlah rakyat yang menilai. Entah apa yang diseimbangkan. Kok jadi sensitif,” ujarnya.
Polemik ini menambah dinamika hubungan politik antara dua partai besar nasional menjelang berbagai agenda politik nasional ke depan. Meski berbeda posisi terhadap pemerintahan, kedua partai sama-sama menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur politik masing-masing. (Red)