Nasional | EnterKal – Pemerintah mulai menguji skema pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas yang masuk desil 9 dan 10. Jika kebijakan diterapkan, kelompok tersebut berpotensi tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite dan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mempelajari mekanisme pembatasan tersebut bersama PT Pertamina (Persero). Sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah cukup siap untuk mendukung penerapan kebijakan.
“Yang desil 9, 10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Penerapan Masih Dikaji Bertahap
Purbaya mengatakan pemerintah belum menetapkan waktu penerapan pembatasan Pertalite tersebut. Saat ini, pemerintah masih menguji sistem dan menyiapkan mekanisme agar kebijakan dapat diterapkan secara bertahap.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi. Pemerintah menilai subsidi BBM perlu lebih diarahkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan pembatasan dilakukan karena masih terdapat kelompok masyarakat mampu yang menikmati subsidi BBM.
“Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi,” ujar Bahlil.
Bahlil juga mencontohkan pemilik kendaraan mewah yang dinilai tidak semestinya menikmati subsidi. Namun, ia menegaskan sepeda motor tidak menjadi sasaran pembatasan dalam skema yang tengah dibahas pemerintah.
Harga BBM Tidak Akan Dinaikkan
Di tengah pembahasan pembatasan subsidi, Bahlil memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM. Namun, harga BBM nonsubsidi tetap dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.
“Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan,” kata Bahlil.
Kebijakan tersebut membuat pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan dinamika harga minyak dunia, sementara harga BBM subsidi tetap menjadi bagian dari kebijakan pengendalian subsidi.
Kuota Pertalite 2026 Turun
Berdasarkan data konsumsi Pertalite 2026, kuota yang ditetapkan dalam APBN tahun ini mencapai 29,27 juta kiloliter (KL). Angka tersebut turun 6,28 persen dibandingkan kuota 2025 sebesar 31,23 juta KL.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi konsumsi Pertalite tercatat 13,96 juta KL. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 15,31 juta KL kuota untuk memenuhi kebutuhan pada paruh kedua tahun ini.
Penetapan kuota yang lebih rendah menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyalurannya. BPH Migas sebelumnya menetapkan kuota Pertalite 2026 sebesar 29,267 juta KL.
Pemerintah Jaga Ruang Fiskal
Selain memperbaiki ketepatan sasaran, pengendalian subsidi Pertalite juga berkaitan dengan upaya menjaga kondisi APBN hingga akhir tahun.
Purbaya mengatakan pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak dunia karena perubahan harga komoditas tersebut dapat memengaruhi kondisi fiskal dan kebutuhan subsidi energi.
Dengan demikian, pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih berada pada tahap pengkajian dan pengujian sistem. Pemerintah belum menetapkan kapan kebijakan tersebut mulai diberlakukan secara penuh. (Red)