Kalimantan Timur | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempercepat pemerataan akses listrik ke wilayah perdesaan dan pelosok. Hingga Agustus 2026, masih terdapat 72 desa yang belum menikmati aliran listrik dari jaringan PT PLN (Persero).
Jumlah tersebut menurun dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 109 desa belum terhubung jaringan PLN. Artinya, sebanyak 37 desa telah mendapatkan akses listrik dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan data desa yang belum berlistrik antara Pemprov Kaltim dan PLN kini telah diselaraskan.
“Jadi, saat ini terdapat 72 desa yang belum teraliri listrik PLN. Data Dinas ESDM dan PLN sudah selaras,” ujar Bambang seperti dikutip dari keterangan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim, Minggu (9/8/2026).
36 Desa Jadi Target Elektrifikasi 2026
Pemprov Kaltim bersama PLN telah menyusun tahapan percepatan elektrifikasi desa. Pada 2026, sebanyak 36 desa ditargetkan mulai mendapatkan sambungan jaringan listrik.
Program tersebut dilanjutkan pada 2027 dengan sasaran 36 desa lainnya. Jika seluruh target terealisasi sesuai rencana, 72 desa yang masih belum terhubung PLN akan mendapatkan akses listrik.
Pemerintah daerah menargetkan pembangunan tidak hanya menghasilkan sambungan listrik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pasokan energi yang andal.
Bambang menegaskan, pemerataan listrik merupakan agenda penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
Listrik Buka Peluang Ekonomi Desa
Akses listrik dinilai memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penerangan rumah. Ketersediaan energi dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas, menunjang proses pendidikan, serta memperbaiki kualitas kehidupan sehari-hari.
Karena itu, elektrifikasi desa dipandang sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan kawasan perdesaan maupun terpencil.
Pemerintah daerah bersama PLN perlu memastikan pembangunan infrastruktur kelistrikan dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis masing-masing wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Target Tuntas Paling Lambat 2028
Pemprov Kaltim menargetkan seluruh desa yang belum berlistrik dapat tersambung jaringan PLN pada 2027. Namun, pemerintah juga menyiapkan ruang penyesuaian apabila terdapat kendala dalam pembangunan infrastruktur.
“Ditargetkan pada 2027. Jika ada penyesuaian waktu, paling lambat hingga 2028 seluruh desa di Kalimantan Timur sudah tersambung jaringan listrik PLN,” tegas Bambang.
Target tersebut menjadi tantangan mengingat luas wilayah Kalimantan Timur dan karakter geografisnya yang membuat sebagian permukiman berada di kawasan terpencil.
Karena itu, kolaborasi Pemprov Kaltim dan PLN menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan jaringan mampu menjangkau desa-desa yang selama ini berada di luar jangkauan sistem kelistrikan.
Jika seluruh target terealisasi, 2028 akan menjadi momentum penting bagi Kalimantan Timur dalam menutup kesenjangan akses energi hingga ke desa-desa paling pelosok. (Sumber-Red)