Oleh: Yandi Novia*
Politik merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas. Dalam ranah politik, setiap individu memiliki kebebasan untuk berargumen sesuai dengan pandangan dan keyakinannya masing-masing. Perbedaan pendapat ini, sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles melalui istilah “zoon politikon”, adalah hal yang alami dan membawa beragam gagasan baru dalam politik. Menurut Aristoteles, interaksi sosial antarindividu pasti melibatkan unsur politik, karena politik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.
Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin mudah terlibat aktif dalam dinamika politik. Contohnya, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini, netizen sudah aktif menyuarakan pandangan politik mereka melalui berbagai platform media sosial, terutama Facebook. Media sosial menjadi sarana yang efektif bagi netizen untuk menyampaikan pendapat, membagikan informasi, dan berdiskusi mengenai isu-isu politik yang sedang hangat diperbincangkan.
Netizen adalah istilah yang merujuk kepada individu-individu yang aktif menggunakan internet, terutama dalam berbagai platform media sosial, untuk berpartisipasi dalam kegiatan online seperti berdiskusi, menyebarkan informasi, dan menyuarakan pendapat mengenai berbagai isu termasuk politik. Secara etimologis, istilah “netizen” merupakan gabungan dari kata “internet” dan “citizen” yang berarti warga negara atau masyarakat. Dengan demikian, netizen adalah para warga yang aktif dalam ranah virtual, terlibat dalam berbagai aktivitas yang memengaruhi diskursus publik dan opini masyarakat melalui media sosial dan platform online lainnya.
Netizen terdiri dari beragam individu dengan latar belakang, pandangan, dan tujuan yang berbeda-beda. Mereka bisa saja berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, profesional, aktivis, atau bahkan politisi. Yang membedakan netizen adalah aktifitas mereka dalam berinteraksi di dunia maya, khususnya dalam konteks diskusi dan penyampaian informasi politik.
Dalam konteks Pilkada atau proses politik lainnya, netizen memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, mempengaruhi arah perjalanan politik, dan menyebarluaskan informasi mengenai kandidat, platform politik, atau isu-isu terkait. Melalui media sosial, netizen dapat menjadi suara yang cukup signifikan dalam menggerakkan atau menentang suatu agenda politik, serta memobilisasi dukungan untuk kandidat atau gerakan tertentu.
Mengamalkan Prinsip Demokrasi Digital: Tanggung Jawab Netizen dalam Menjaga Diskusi yang Sehat
Namun demikian, perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat di media sosial juga membutuhkan tanggung jawab. Netizen perlu memastikan bahwa diskusi politik yang mereka lakukan tidak melenceng ke arah yang merugikan, seperti politik yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Selain itu, netizen juga harus menjaga komunikasi yang baik dan menghindari sikap saling mencela. Dengan demikian, netizen dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam proses politik, khususnya menjelang Pilkada, dengan menciptakan lingkungan diskusi yang sehat dan konstruktif di media sosial.
Di ranah media sosial, netizen memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang teguh. Pertama, mereka harus menginisiasi diskusi santai yang membangun. Diskusi yang berfokus pada ide-ide dan program-program yang konstruktif akan membantu memperdalam pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik yang ada. Kedua, menjaga komunikasi yang baik antara sesama netizen serta dengan pihak-pihak terkait politik merupakan kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bertukar pendapat. Ketiga, menghindari sikap saling mencela antara sesama netizen maupun terhadap para calon merupakan sikap yang harus dijunjung tinggi. Kritik yang membangun akan lebih efektif daripada celaan yang bersifat merendahkan.
Dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, netizen dapat berperan sebagai agen perubahan yang positif dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks Pilkada. Netizen bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai pemain aktif yang memiliki potensi besar untuk membentuk opini publik dan memengaruhi arah perjalanan politik suatu daerah. Oleh karena itu, penting bagi setiap netizen untuk menjalankan peran mereka dengan bijak dan bertanggung jawab demi terwujudnya proses politik yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada kebaikan bersama.
Transparansi dalam Proses Penjaringan Calon: Kunci Menuju Partisipasi Publik yang Aktif
Proses penjaringan calon kepala daerah harus transparan dan terbuka untuk publik. Partai politik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas tentang siapa saja calon yang mereka pertimbangkan, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai profil dan rekam jejak calon tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan respon secara langsung terhadap calon yang diusung, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasi apakah calon tersebut layak atau tidak untuk diusung.
Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penjaringan calon juga penting untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap calon yang akan maju dalam Pilkada. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal calon secara lebih dekat, partai politik dapat menghindari kesan kucing-kucingan atau manipulatif dalam proses seleksi calon. Sebaliknya, mereka menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat secara nyata dalam proses politik.
Respon dan tanggapan masyarakat terhadap calon yang diusung juga dapat menjadi salah satu pedoman bagi partai politik dalam pengambilan keputusan akhir. Dengan memperhitungkan aspirasi dan keinginan masyarakat, partai politik dapat lebih memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan dan harapan masyarakat. Ini merupakan langkah penting menuju sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, transparansi dalam penjaringan calon kepala daerah bukan hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga strategi yang cerdas bagi partai politik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan ruang untuk ekspresi publik, partai politik dapat memperkuat legitimasi dan dukungan publik terhadap calon yang mereka usung, serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam proses politik secara keseluruhan.
*Ketua Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah 2023-2027