spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Cakupan JKN Tembus 100,18 Persen, Kalteng Raih UHC Award 2026 Kategori Madya

Jakarta | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih pengakuan nasional di sektor kesehatan dengan memboyong Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dalam ajang yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinilai konsisten, inklusif, dan berkelanjutan.

Penghargaan diterima Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, dan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Cakupan 100,18 Persen, Keaktifan 85,24 Persen

Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 100,18 persen. Angka ini menunjukkan seluruh penduduk, termasuk bayi baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan peserta mencapai 85,24 persen.

Kategori Madya dalam UHC Award mensyaratkan:

  • Cakupan kepesertaan di atas 95 persen
  • Tingkat keaktifan minimal 85 persen per bulan
  • Kontribusi pemerintah daerah melalui pembayaran iuran tambahan bagi PBI sedikitnya 18 persen dari total penduduk

Secara fiskal, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat berbagi tanggung jawab pembiayaan iuran bagi 603.075 jiwa peserta PBI. Selain itu, pemerintah provinsi juga menanggung secara mandiri iuran bagi 48.631 jiwa peserta PBI PBPU dan BP.

Suyuti Syamsul menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan.

“Ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun pemerintah daerah. Namun, hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

UHC Bukan Sekadar Angka

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap daerah kategori Madya dapat meningkat menjadi kategori Utama pada tahun berikutnya.

“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus naik menjadi Utama. Sementara daerah yang sudah Utama diharapkan fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan menekankan bahwa UHC bukan sekadar capaian administratif.

“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya K. Hindro Kusumo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah.

“Kami juga mendorong kabupaten/kota yang belum UHC untuk meningkatkan cakupan peserta hingga 100% maupun keaktifan peserta di atas 80% di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Tantangan Ke Depan: Keberlanjutan dan Kualitas Layanan

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan, kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025, serta kontribusi pemerintah daerah terhadap segmen peserta bukan penerima upah.

Secara substantif, capaian UHC Kalteng menunjukkan penguatan jaring pengaman sosial di sektor kesehatan. Namun, tantangan berikutnya bukan lagi semata memperluas cakupan, melainkan menjaga keberlanjutan fiskal serta meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan agar sejalan dengan peningkatan kepesertaan.

Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga selaras dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia.

Dengan cakupan di atas 100 persen dan tingkat keaktifan yang memenuhi ambang nasional, Kalimantan Tengah kini berada pada fase konsolidasi menuju peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata dan berdaya tahan jangka panjang. (Red)

Fairid Tinjau Ruas Jalan, Percepat Perbaikan Infrastruktur Prioritas

Pemerintah Kota Palangka Raya mempercepat pemetaan kondisi infrastruktur jalan melalui peninjauan lapangan sebagai dasar penetapan prioritas perbaikan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Palangka Raya Minta Polisi Tindak Tegas Balap Liar, Dinilai Ganggu Ketertiban dan Ibadah Ramadan

“Aksi balapan liar yang disertai penggunaan knalpot brong ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,”

P2MI dan Imipas Sepakat Perkuat Sinergi Perlindungan Pekerja Migran

“Kami dari jajaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersyukur bisa berkunjung ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka memperkuat kerja sama dan sinergitas kita dalam pelayanan kepada pekerja migran”

Pemko Palangka Raya Padukan Perbaikan Jalan dan Drainase Permukiman

Sekitar tiga kilometer jalan lingkungan ditangani dengan material HRS melalui anggaran Rp3,7 miliar, sementara drainase disiapkan sebagai tahap lanjutan.

Wabup Seruyan Dukung Pembangunan Mushola Al Ikhlas di Kantor Kemenag

Wakil Bupati Seruyan, Supian, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Seruyan terhadap pembangunan sarana ibadah.

Pemkot Palangka Raya Dukung Pos Terpadu Pemberantasan Narkoba

“Penindakan harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap persuasif agar tidak memicu konflik sosial dan tetap menjaga kondisi keamanan serta ketertiban”

Komdigi Hubungkan 10 Kota Lewat Garuda Spark Innovation Hub

Jaringan Garuda Spark membuka akses talenta dan startup daerah terhadap investor, industri, pasar nasional hingga jejaring global untuk memperluas manfaat transformasi digital.

Pemko dan BPN Palangka Raya Perkuat Sinergi Penataan Pertanahan

Kerja sama difokuskan pada sertifikasi aset daerah, dukungan data pertanahan, hingga penyelesaian sengketa tanah

Inter Juara Coppa Italia, Barcelona Tumbang di LaLiga

PSG kunci gelar Ligue 1, Inter Milan tambah trofi musim ini, sementara Barcelona kalah usai rotasi pemain muda

Sertifikasi Halal Jadi Fokus Sosialisasi UMKM di Palangka Raya

Menjelang pemberlakuan penuh kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, pemerintah daerah dan Kementerian Agama mempercepat edukasi kepada pelaku usaha agar tidak terkendala regulasi saat memasarkan produk.

Popular Articles