Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan komitmennya mendukung program transformasi digital nasional melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, saat membuka kegiatan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Palangka Raya yang digelar di Aula Betang Hapakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (5/6/2026).
Menurut Arbert, keberhasilan transformasi digital nasional sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah dirancang pemerintah pusat.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat nasional sangat bergantung pada kesiapan dan keseriusan daerah dalam menjalankannya,” ujarnya.
Perkuat Integrasi Data Perlindungan Sosial
Arbert menjelaskan perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan terintegrasi.
Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya menyelaraskan berbagai kebijakan daerah dengan agenda transformasi digital nasional, khususnya dalam penguatan integrasi data penerima manfaat dan peningkatan akuntabilitas penyaluran program sosial.
Menurutnya, integrasi data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan sosial dan berbagai program perlindungan masyarakat dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Dengan sistem yang terhubung dan berbasis data yang valid, potensi tumpang tindih maupun ketidaktepatan penerima bantuan dapat diminimalkan.
Siap Jadi Daerah Adaptif dan Tangguh
Arbert menegaskan Palangka Raya tidak hanya berperan sebagai daerah pelaksana program, tetapi juga siap menjadi daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sistem pelayanan publik.
Ia menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Palangka Raya siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan transformasi digital perlindungan sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan,” katanya.
Keberhasilan Bergantung pada Kolaborasi
Dalam kesempatan tersebut, Arbert juga mengingatkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial tidak dapat dijalankan oleh satu instansi secara sendiri-sendiri.
Menurutnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi lintas sektor karena esensi digitalisasi adalah integrasi dan keterhubungan antar sistem maupun lembaga.
Ia menyebut keterlibatan berbagai pihak, mulai dari sektor perbankan, kependudukan, komunikasi dan informatika, hingga perangkat daerah yang menangani urusan sosial menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang efektif.
“Peran aktif seluruh pihak, baik unsur perbankan, kependudukan, komunikasi dan informatika, maupun jajaran sosial di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini. Kita harus memastikan sistem yang dibangun benar-benar kuat, terintegrasi, dan mampu menghadirkan pelayanan perlindungan sosial yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Dorong Keadilan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran
Melalui perluasan program digitalisasi perlindungan sosial, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap proses penyaluran bantuan dan program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan.
Arbert optimistis pemanfaatan teknologi digital akan membantu pemerintah menghadirkan layanan perlindungan sosial yang lebih efektif sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia berharap program tersebut mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. (Red)