Palangka Raya | EnterKal — Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menghadiri kegiatan launching E-Pahari dan Electronic Data Capture (EDC) Bank Kalteng yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Kalimantan Tengah serta Kick Off Mini Champion TP2DD Kalteng, senin (9-3-2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan serta pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam wawancara usai kegiatan, Fairid Naparin menyampaikan bahwa penerapan sistem elektronik di Kota Palangka Raya telah berjalan cukup baik dan terus didorong agar semakin maksimal di berbagai sektor pelayanan.
“Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini juga mendorong penggunaan KKPD atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem transaksi keuangan berbasis digital di lingkungan pemerintahan,” ucap Fairid.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya penggunaan KKPD baru diterapkan pada lima organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tahap uji coba.
Namun pada periode triwulan berjalan, Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengajukan penerapan KKPD secara menyeluruh di seluruh OPD.
“Per hari ini yang saya ajukan itu sudah 100 persen untuk KKPD, sebelumnya memang baru lima OPD karena masih tahap uji coba,” ujarnya.
Fairid menambahkan bahwa penerapan KKPD menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian TP2DD yang berkaitan dengan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Tetapi dalam penilaian TP2DD sendiri terdapat beberapa indikator utama seperti komitmen pemerintah daerah, sistem teknis serta outcome atau hasil dari implementasi digitalisasi tersebut,” imbuhnya.
Posko Pengaduan THR Dibuka di Disnaker
Selain membahas digitalisasi, Fairid juga menyinggung keberadaan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja di Kota Palangka Raya.
Ia menyampaikan bahwa posko pengaduan tersebut berada di Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila terdapat permasalahan terkait pembayaran THR.
Menurutnya, keberadaan posko tersebut penting agar pekerja memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan apabila terjadi kendala dalam pembayaran hak mereka.
Digitalisasi Pajak Terus Diperluas
Fairid menjelaskan bahwa program TP2DD pada dasarnya menitikberatkan pada percepatan digitalisasi transaksi di lingkungan internal pemerintah daerah, termasuk sistem transaksi keuangan pemerintah serta pengelolaan pembayaran pajak daerah secara digital.
“Hal ini mencakup sistem transaksi keuangan pemerintah maupun pengelolaan pembayaran pajak daerah yang terintegrasi secara digital,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa digitalisasi pada sektor pajak daerah juga terus diperluas dari tahun ke tahun, meskipun implementasinya masih memiliki keterbatasan di beberapa sektor usaha.
“Setiap tahun selalu ada penambahan objek digitalisasi, meskipun implementasinya tidak bisa langsung menyeluruh karena memerlukan sistem yang cukup besar,” jelasnya.
Usulan Wilayah Tambang Rakyat dan Isu Media Sosial
Dalam kesempatan tersebut, Fairid juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengusulkan wilayah pertambangan rakyat kepada pemerintah provinsi.
“Salah satu wilayah yang diusulkan berada di kawasan Bukit Batu dengan luasan sekitar 400 hektare,” singkatnya.
Selain itu, ia menyatakan dukungan terhadap rencana pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu.
Menurutnya, pembatasan tersebut penting agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar di media sosial.
Fairid menambahkan bahwa pemerintah daerah akan menunggu aturan turunan dari pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijakan tersebut di tingkat daerah.
Menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, Pemerintah Kota Palangka Raya juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (AW-Red)