Palangka Raya | EnterKal – Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam pengendalian inflasi dan transformasi digital, termasuk optimalisasi kanal pembayaran seperti QRIS, E-Commerce, dan UE Reader untuk mendukung pelayanan publik serta meningkatkan penerimaan daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Sinergi Partisipasi Masyarakat, Pengendalian Inflasi, dan Optimalisasi Kanal Pembayaran Digital yang dipimpin langsung Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak, serta anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palangka Raya.
Partisipasi Masyarakat Jadi Bagian Perencanaan
Fairid menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, transformasi pelayanan publik juga harus berjalan seiring dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
“Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui berbagai ruang partisipasi, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Fairid.
Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Pembayaran
Selain partisipasi masyarakat, pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian dalam rakor tersebut. Fairid menyebut stabilitas ekonomi daerah membutuhkan sinergi pemerintah, perangkat daerah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan barang dan jasa serta daya beli masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi kanal pembayaran digital melalui QRIS, E-Commerce, dan UE Reader sebagai bagian dari transformasi sistem pembayaran daerah.
Pemanfaatan kanal tersebut dinilai dapat memberikan pilihan pembayaran yang lebih mudah bagi masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan daerah.
“Optimalisasi kanal pembayaran digital juga diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya. Semakin mudah dan beragam pilihan kanal pembayaran yang tersedia, semakin besar peluang masyarakat untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu dan non-tunai,” jelasnya.
Digitalisasi untuk Pelayanan Publik
Optimalisasi pembayaran digital tidak hanya diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah Kota Palangka Raya juga menempatkannya sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan yang semakin digital dan mudah diakses masyarakat.
Dengan tersedianya berbagai kanal pembayaran, masyarakat diharapkan memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran daerah tanpa harus bergantung pada transaksi secara langsung.
Di sisi pemerintah, digitalisasi dapat mendukung pencatatan transaksi yang lebih efektif sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah.
Sinergi antara partisipasi masyarakat, pengendalian inflasi, dan digitalisasi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemko Palangka Raya untuk memastikan transformasi pemerintahan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Sinergi antara partisipasi masyarakat, pengendalian inflasi, dan transformasi digital diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya.
Melalui rakor tersebut, Pemko Palangka Raya menegaskan arah penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan sistem digital dalam mendukung pembangunan daerah. (Red)