spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Sepanjang 2024, Dinsos Palangka Raya Berikan 700 Layanan lebih kepada PPKS

Palangka Raya– Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sepanjang tahun 2024, lebih dari 700 layanan telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Dinsos Kota Palangka Raya, Riduan mengungkapkan bahwa layanan yang diberikan mencakup berbagai bentuk bantuan, termasuk pendampingan, fasilitasi akses bantuan sosial, serta penanganan kasus bagi kelompok rentan.

“Sepanjang 2024, kami telah memberikan lebih dari 700 layanan kepada PPKS. Ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Riduan.

Ia menjelaskan bahwa kategori PPKS mencakup individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, Dinsos terus berupaya memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan dapat memperoleh layanan secara optimal.

“Dinas Sosial tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga melakukan upaya preventif dan rehabilitatif agar PPKS dapat mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” tambahnya.

Riduan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas layanan sosial dengan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi sosial dan dunia usaha. Menurutnya, dengan adanya sinergi yang baik, pelayanan terhadap PPKS dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Saham Big Banks Melemah, Analis Soroti Sentimen Global

Harga saham kelompok bank berkapitalisasi besar (big banks) masih mengalami tekanan dalam perdagangan pekan ini, meskipun kinerja laba hingga Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan positif.

Gubernur Agustiar Tinjau Kesiapan Pangkalan Bun Jadi Tuan Rumah Porprov 2026 dan Gubernur Cup 2025

“Saya minta semua pihak terkait mulai dari sekarang bersiap. Kita ingin Porprov berjalan sukses dan merata, tidak hanya terpusat di Palangka Raya”

Sekda Arbert Tombak Siap Kawal Visi Misi Wali Kota Palangka Raya

“Posisi Sekda menuntut peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran"

MSAK Laporkan Eks Pj Kades Baung ke Kejari Seruyan

Masyarakat Seruyan Anti Korupsi (MSAK) resmi melaporkan mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Baung berinisial H.E ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan, Selasa (12/5/2026).

Debit Air Naik Hingga 20 Sentimeter, BPBD Palangka Raya Minta Warga Waspada

“Kami meminta masyarakat tetap waspada karena berdasarkan hasil pemantauan, debit air mengalami peningkatan yang cukup signifikan”

Indonesia Jadi Negara Pertama Atur Perlindungan Anak di Platform Game

Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan regulasi perlindungan anak hingga ke platform game melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

Pemkab Bartim Gelar Rakor Bersama Bupati dan Wabup Terpilih Periode 2025–2030

“Saya mengundang camat dan kepala desa agar dapat mendengar langsung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jika ada program yang perlu disesuaikan, kita bisa mencari solusi bersama agar pelaksanaannya efektif dan tidak sia-sia"

Golkar Senayan: Perkuat Fondasi Ekonomi Nasional untuk Hadapi Kebijakan Trump

“Jadi, memperkuat fondasi ekonomi nasional sangat penting karena menjadi dasar bagi stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan suatu negara”

Gubernur Kalteng Tekankan Integritas ASN dan Kawal Kartu Huma Betang

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).

Layanan Kesehatan Jadi Prioritas Palangka Raya dalam Penilaian Kota Antikorupsi KPK

Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat tata kelola layanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses sebagai bagian dari pemenuhan indikator Kota Antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Popular Articles