spot_img

Top 5 EnterKal

spot_img
spot_img

Related Posts

Survei PRI: 82,44 Persen Publik Puas terhadap Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Jakarta | EnterKal — Tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbilang tinggi. Hasil survei nasional Pusat Riset Indonesia (PRI) menunjukkan 82,44 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja keduanya.

Sementara itu, 14,20 persen masyarakat mengaku tidak puas, dan 3,36 persen lainnya memilih tidak memberikan pendapat.

Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup menjelaskan, tingginya kepuasan publik tidak lepas dari program-program pro-rakyat yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran selama satu tahun terakhir.

“Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dan ibu hamil, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga ketahanan energi, pangan, koperasi Merah Putih, serta pengurangan pajak yang baru-baru ini dijalankan. Kinerja Prabowo Subianto sudah bagus,” ujar Deni di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Survei PRI juga memetakan program yang paling disukai publik. Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat menempati posisi teratas dengan 20,55 persen penilaian positif. Disusul penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (15,25 persen), perbaikan ketahanan energi (14,60 persen), dan pengentasan kemiskinan (11,36 persen).

Publik juga memberikan penilaian positif terhadap program kesehatan gratis, penguatan koperasi Merah Putih, dan kebijakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tingkat kepuasan publik yang menyatakan puas sebesar 82,44 persen, terdiri dari 14,89 persen sangat puas dan 67,55 persen cukup puas. Sedangkan yang tidak puas sebesar 14,20 persen, terdiri dari 10,55 persen tidak puas dan 3,65 persen sangat tidak puas. Masih ada 3,36 persen responden yang tidak menyatakan pendapat,” jelas Deni.

Elektabilitas Gerindra Naik, Golkar Tempati Posisi Kedua

Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan disebut berdampak langsung pada peningkatan elektabilitas Partai Gerindra.

Deni memaparkan, elektabilitas Gerindra melonjak dari 13,22 persen pada Pemilu 2024 menjadi 22,13 persen pada survei Oktober 2025 — mengalami kenaikan 8,91 persen.

“Gerindra mengalami tren positif, naik signifikan menjadi 22,13 persen dari sebelumnya 13,22 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Partai Golkar menempati posisi kedua dengan 17,21 persen elektabilitas.

“Hal ini tidak lain karena menguatnya dua instrumen, yaitu sosok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Menteri ESDM, serta solidnya infrastruktur mesin partai di lapangan,” kata Deni.

Sebaliknya, PDIP mengalami penurunan elektabilitas dari 16,72 persen menjadi 14,10 persen, atau turun sekitar 2,62 persen.

Di bawahnya, PKB mencatat 8,15 persen, Demokrat dan PAN masing-masing 7,89 persen, NasDem 7,48 persen, dan PKS 6,15 persen.

“Demokrat dan PAN naik karena kader utamanya, AHY dan Zulkifli Hasan, ikut dalam kabinet Prabowo–Gibran. Sedangkan PKB, NasDem, dan PKS mengalami tren penurunan,” tambahnya.

Menariknya, partai nonparlemen PSI menunjukkan peningkatan elektabilitas dari 2,81 persen pada 2024 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025. Sementara PPP justru merosot dari 3,87 persen menjadi 1,85 persen.

“Masyarakat yang belum menentukan pilihan atau swing voters masih sekitar 2,38 persen,” ujar Deni.

Metodologi Survei

Survei nasional PRI dilaksanakan pada 10–20 Oktober 2025, melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode simple random sampling dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih secara acak dan proporsional pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa atau RT.

Pertanyaan utama dalam survei meliputi evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden–Wakil Presiden serta elektabilitas partai politik nasional.

Video AI Bantuan Rp150 Juta Hoaks, Mukhtarudin Minta PMI Waspada

Video yang menampilkan sosok dan suara menyerupai Mukhtarudin menawarkan bantuan pemulangan Rp150 juta dipastikan hoaks. Masyarakat dan PMI diminta memverifikasi informasi melalui kanal resmi serta tidak menyerahkan uang atau data pribadi kepada pihak tak resmi.

Gubernur Agustiar Sabran Sosialisasikan KHBS, Tegaskan Bansos Tepat Sasaran di Tengah Dinamika Global

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme program bantuan sosial tersebut.

Achmad Diran Kembali Pimpin PAN Kalteng Periode 2024–2029, Tomy Irawan Jabat Ketua Harian

“Dalam kepengurusan, ada perubahan dikit. 90 persen kepengurusan yang lama”

DLH Palangka Raya Ingatkan Pengelolaan Limbah Program MBG

Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menerapkan pengelolaan limbah yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Wagub Kalbar Promosikan Investasi di Forum Internasional

“Ini dapat dikatakan sebagai pertemuan antara dua negara, yakni investor dari Tiongkok dengan Indonesia. Ini merupakan peluang besar yang harus kita sambut bersama"

Bamsoet: Pemerintahan Prabowo Tutup 2025 dengan Fondasi Kepemimpinan Kuat

“Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo menjadi fase penting konsolidasi nasional. Pemerintah tidak bermain aman, tetapi berani memilih kebijakan strategis untuk jangka panjang"

Pemprov Kaltara Terapkan WFH Setiap Jumat untuk Tekan Belanja Operasional, Gubernur: Bukan Libur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mulai menerapkan kebijakan penutupan aktivitas perkantoran satu hari dalam sepekan dan menggantinya dengan skema Work From Home (WFH). Kebijakan tersebut berlaku setiap Jumat dan akan mulai diuji coba pekan depan sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran.

Ketua DPRD Palangka Raya Dorong HMI–KAHMI Perkuat Kontribusi Sosial yang Terukur

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mendorong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI) memperkuat kontribusi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Milad ke-79 dan Silaturahmi HMI–KAHMI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Sabtu (14/2/2026) malam.

KemenP2MI–Sulut Teken MoU, Dorong PMI Naik Kelas ke Sektor Profesional

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, di Kantor KemenP2MI, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Ketua DPD GRIB Jaya Kalteng Jadi Tersangka Kasus Ancaman Kekerasan di Barito Selatan

“Tersangka adalah pria berinisial R yang merupakan Ketua DPD GRIB Jaya Kalteng”

Popular Articles