Palangka Raya | EnterKal – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menunda pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah. Musda yang semula dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 3 Agustus 2025 itu kini ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya dari DPP.
Kepastian penundaan tersebut tertuang dalam surat resmi DPP Partai Golkar bernomor B-664/DPP/GOLKAR/VII/2025, tertanggal 28 Juli 2025. Surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji perihal penundaan waktu penyelenggaraan MUSDA XI Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Tengah.
“Sehubungan dengan dasar tersebut, pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah yang semula akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2025 ditunda sampai dengan adanya penetapan selanjutnya dari DPP Partai Golkar,” bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.
Ketua DPD Partai Golkar Kalteng, Ruslan, membenarkan penundaan ini dan menyampaikan bahwa penyebab utama penundaan adalah belum pastinya kehadiran Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Insya Allah dijadwalkan ulang. Karena beliau kan Menteri, ya ada kesibukan. Kadang jadwalnya padat di akhir pekan,” ujar Ruslan di Palangka Raya, Senin (28/7/2025).
Sebelumnya, Bahlil dijadwalkan membuka Musda secara bersamaan untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Namun karena belum ada kepastian waktu dari pusat, pelaksanaan Musda akhirnya ditunda secara resmi.
Menanggapi berbagai isu yang beredar mengenai calon Ketua DPD Golkar Kalteng yang baru, Ruslan mengimbau seluruh kader dan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum sah.
“Sampai hari ini belum ada ketentuan siapa yang akan jadi Ketua DPD. Karena di Golkar itu ada proses,” tegasnya.
Ruslan juga menyampaikan bahwa dirinya siap memberi ruang kepada kader muda untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Saya berharap ke depan yang memimpin adalah kader muda yang lahir dari proses kaderisasi, agar bisa lebih dekat dan mengayomi,” tutur politisi senior berusia 71 tahun itu.
Selama dua periode memimpin, Ruslan menyebut Golkar Kalteng telah mencetak berbagai capaian politik, di antaranya menempatkan kader sebagai bupati di sembilan kabupaten/kota, enam ketua DPRD kabupaten/kota, lima wakil ketua DPRD, serta 74 kader legislatif di seluruh Kalimantan Tengah.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kalteng, Abdul Razak, juga turut menyampaikan pandangannya terkait penundaan ini. Ia berharap Musda ke depan dapat melahirkan pemimpin yang solid dan mampu meningkatkan performa partai menjelang Pilkada dan Pemilu 2029.
“Golkar ini partai besar, jangan sampai dikendalikan hanya oleh segelintir orang. Kita butuh pemimpin yang kuat dan bisa membawa kemenangan di Pilkada maupun Pileg,” ujarnya tegas.
Penundaan Musda XI Golkar Kalteng memberi ruang bagi partai untuk memperkuat konsolidasi dan menyiapkan kepemimpinan yang lebih matang. Jadwal baru pelaksanaan Musda akan ditentukan kemudian oleh DPP Partai Golkar melalui pemberitahuan resmi.