Palangka Raya | EnterKal — Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,36 persen secara year on year (yoy). Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 5,04 persen (yoy).
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, saat memaparkan kinerja perekonomian akhir tahun 2025, Rabu (31/12/2025).
“Angka pertumbuhan ekonomi di Kalteng juga lebih tinggi dibandingkan rerata provinsi di Regional Kalimantan yang sebesar 4,70 persen (yoy),” ujar Andrias.
Selain kinerja positif tersebut, Andrias menyebutkan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalteng masih diprakirakan tumbuh di kisaran 5,25 persen hingga 6,00 persen (yoy). Proyeksi tersebut ditopang oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan konsumsi rumah tangga.
Berdasarkan struktur lapangan usaha, sektor pertanian masih mendominasi distribusi PDRB Kalteng tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 23,37 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dengan angka 13,33 persen (yoy).
“Penopang utama pertumbuhan ekonomi Kalteng masih berasal dari sektor pertanian, terutama komoditas minyak kelapa sawit, selain industri pengolahan dan perdagangan internasional,” jelasnya.
Andrias menegaskan, sektor-sektor unggulan tersebut perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipertahankan di atas rata-rata nasional. Ia optimistis Kalteng mampu menjaga tren positif tersebut ke depan.
Meski demikian, Andrias juga memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya adalah sektor pertambangan yang masih sangat bergantung pada permintaan negara mitra, serta proses tanam ulang (replanting) kelapa sawit yang berpotensi menjadi faktor risiko terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengendalian inflasi yang harus terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama instansi terkait lainnya guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
