Palangka Raya | EnterKal – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026). Laporan itu mencatat 19.992 hotspot dan estimasi 7.634,46 hektare lahan terbakar hingga 21 Agustus 2026.
Selain perkembangan situasi, laporan tersebut memuat kesiapan personel dan sarana, dampak terhadap kualitas udara, kendala di lapangan, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk menghadapi puncak musim kemarau Agustus 2026.
Agustus Jadi Periode Kenaikan Karhutla Tertinggi
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik hotspot dengan 1.639 kejadian Karhutla.
Luasan terbakar yang telah ditangani tim darat mencapai 4.499,21 hektare. Sementara itu, analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan luas area terbakar mencapai 7.634,46 hektare.
Secara nasional, pada periode Januari hingga Juni 2026, luas Karhutla di Kalteng disebut menempati peringkat kesembilan dari 38 provinsi.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena peningkatan Karhutla terjadi saat memasuki puncak musim kemarau.
Berdasarkan analisis BPB-PK Kalteng, dalam 18 hari pertama Agustus 2026 tercatat 14.659 hotspot, 798 kejadian Karhutla, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.
Angka tersebut telah melampaui akumulasi Januari hingga Juli 2026, sehingga Agustus menjadi periode dengan peningkatan Karhutla paling signifikan sepanjang tahun berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan gubernur.
Kualitas Udara Memburuk di Sejumlah Wilayah
Peningkatan Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah daerah.
Data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan tiga dari enam stasiun ISPU aktif berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat.
Ketiga wilayah tersebut adalah Kasongan, Kabupaten Katingan; Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas; dan Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
Sementara itu, Palangka Raya, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya berada dalam kategori Tidak Sehat.
Kondisi kualitas udara tersebut menjadi salah satu dampak yang perlu diperhitungkan dalam penanganan Karhutla, selain risiko terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
10.700 Personel Disiagakan
Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan, juga telah menetapkan status tanggap darurat Karhutla.
Sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta unsur relawan.
Dari jumlah tersebut, 5.303 personel merupakan relawan yang berasal dari Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar), dan Regu Pemadam Kebakaran (Redkar).
Dukungan operasi udara dari BNPB meliputi satu pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, serta empat helikopter water bombing.
Operasi Modifikasi Cuaca telah dilaksanakan dalam tiga periode.
Kalteng Usulkan Tambahan Helikopter
Di tengah penguatan operasi, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya keterbatasan dan kebutuhan peremajaan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, serta keterbatasan sumber air dan dukungan operasional.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalteng mengusulkan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing.
Helikopter tersebut diusulkan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun untuk memperkuat jangkauan penanganan, terutama di wilayah barat Kalteng.
Selain dukungan udara, pemerintah daerah mengusulkan tambahan peralatan pemadaman darat berupa kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, dan alat komunikasi.
Peralatan tersebut diperlukan untuk mendukung operasi yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.
Sumur Bor dan Embung Jadi Prioritas
Pemprov Kalteng juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat.
Di sisi lain, pembangunan sumur bor dan embung di lokasi rawan Karhutla menjadi salah satu prioritas untuk memenuhi kebutuhan sumber air. Dukungan untuk kebutuhan tersebut diharapkan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian dan lembaga terkait.
Gubernur menegaskan penanganan Karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari kesiapan personel hingga dukungan sarana dan operasi udara.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau”, tegas Gubernur.
Laporan kepada Presiden tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi peningkatan Karhutla di Kalimantan Tengah.
Dengan kondisi kebakaran yang meningkat pada Agustus, penguatan sumber daya, akses air, peralatan pemadaman, serta dukungan operasi udara menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi sisa periode musim kemarau 2026. (Red)