PALANGKA RAYA | EnterKal – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pembentukan serta registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT). Langkah ini diperlukan untuk memperkuat perlindungan sistem elektronik pemerintah daerah, termasuk aset digital yang menunjang pelayanan publik.
Upaya tersebut difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi TTIS/CSIRT bagi pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng.
Kegiatan berlangsung secara daring dan luring selama dua hari, 9–10 November 2026, dengan pusat pelaksanaan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Senin (9/11/2026). Asistensi menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan pembentukan TTIS/CSIRT menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah di tengah perkembangan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.
CSIRT Harus Berfungsi, Bukan Sekadar Terdaftar
Adiah menegaskan, keberadaan TTIS/CSIRT tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi. Tim tersebut harus memiliki kemampuan untuk melindungi data, sistem elektronik, dan infrastruktur informasi pemerintah daerah dari berbagai potensi ancaman siber.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya. Ia menekankan bahwa pembentukan dan registrasi tim perlu diikuti kesiapan operasional serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.
Ia mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang harus memiliki kemampuan respons cepat dalam menangani insiden dan memulihkan sistem yang terdampak.
Karena itu, kompetensi personel dan kesiapsiagaan tim perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar pemerintah daerah mampu merespons gangguan keamanan siber secara tepat.
RSUD Juga Harus Masuk Perlindungan
Danang juga mengingatkan bahwa cakupan pengamanan CSIRT daerah harus meliputi seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Menurutnya, perlindungan tidak boleh hanya berfokus pada sistem yang dikelola dinas komunikasi dan informatika. Aset digital perangkat daerah lainnya juga perlu menjadi bagian dari cakupan pengamanan.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan publik. Gangguan pada sistem elektronik rumah sakit, misalnya, dapat berdampak terhadap pengelolaan data dan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Dorong Pengamanan Sejak Pengembangan Sistem
Dalam asistensi tersebut, BSSN juga mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik.
Prinsip ini menempatkan aspek keamanan sebagai bagian dari proses perancangan dan pengembangan sistem, bukan hanya ditambahkan setelah aplikasi selesai dibuat.
Selain itu, pemerintah daerah diimbau responsif menindaklanjuti notification alert atau notifikasi peringatan yang disampaikan BSSN sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi ancaman maupun insiden siber.
Melalui kegiatan ini, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menetapkan target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT secara terukur, sekaligus memperkuat koordinasi dan kesiapan penanganan insiden di wilayah masing-masing.
Diskominfosantik Provinsi Kalteng bersama BSSN dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan terus memperkuat koordinasi untuk membangun ekosistem keamanan siber daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. (Red)